Tolak Revisi UU KPK, Pegawai KPK Demo Rantai Manusia Siang Ini

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (kanan) memberikan keterangan pers tentang seleksi pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. Wadah Pegawai KPK membentuk Tim Pengawalan Seleksi Pimpinan KPK untuk mendorong hadirnya pimpinan KPK yang berintegritas dan independen.  TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (kanan) memberikan keterangan pers tentang seleksi pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019. Wadah Pegawai KPK membentuk Tim Pengawalan Seleksi Pimpinan KPK untuk mendorong hadirnya pimpinan KPK yang berintegritas dan independen. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal menggelar unjuk rasa siang ini, Jumat, 6 September 2019, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Demonstrasi tersebut berupa aksi teatrikal para pegawai peserta unjuk rasa membuat rantai manusia di sekeliling gedung. Rantai itu sebagai tanda KPK tak boleh dimasuki oleh calon pimpinan KPK yang tak berintegrasi. 

    "Kami juga menolak revisi Undang-Undang KPK," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2019.

    Menjelang habis masa jabatan periode 2014-2019 pada Oktober nanti anggota DPR menyepakati pembahasan revisi UU KPK. Ada enam poin krusial dalam revisi UU KPK yang dinilai sejumlah kalangan sebagai upaya melemahkan KPK.

    Enam poin krusial tersebut adalah KPK berada di bawah pemerintah, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN), penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain, KPK diawasi oleh Dewan Pengawas, KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan.

    Yudi menuturkan untuk memprotes keputusan DPR tadi pegawai KPK akan bergerak dan melancarkan unjuk rasa untuk melindungi KPK. "Ini juga sebagai ucapan terima kasih dan komitmen kami kepada rakyat Indonesia."

    ANDITA RAHMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.