LIPI, kata Aisah, juga telah melakukan riset terkait kemiskinan di Papua pada tahun lalu. Hasilnya, angka kemiskinan tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah justru terjadi di kabupaten atau kota dengan jumlah penduduknya mayoritas orang asli Papua.
"Ini ironis, otonomi khusus (otsus) sudah 20 tahun berjalan, kok, gak ada perubahan. Padahal otsus ditujukan untuk orang asli Papua," kata Aisah.
Ia menuturkan pemerintah kerap menghindari pembahasan tentang status dan sejarah politik masyarakat Papua. Padahal, kata Aisah, ada perbedaan perspektif tentang proses integrasi Papua ke Indonesia.
Menurut Aisah, empat hal ini tidak boleh ditinggalkan saat pemerintah pusat bicara tentang Papua. Ia menilai pemerintah cenderung melihat Papua dari sisi ekonomi saja.
"Paling tidak ada empat masalah yang harus dituntaskan namun pemerintah hanya fokus pada isu ekonomi saja. Pembangunan memang perlu tapi gak cukup harus melihat hal lain," kata Aisah.