Selasa, 24 September 2019

Lukas Enembe Sesalkan Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal saat mengikuti rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal saat mengikuti rapat terbatas percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 November 2018. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu materi dalam pembahasan rapat terbatas tersebut. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe mengecam penangkapan dan pengusiran mahasiswa asal Papua yang terjadi di Surabaya pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Ia juga menyatakan rasa empati dan prihatin yang terjadi pada saat hari kemerdekaan Indonesia itu.

    "Pemprov Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proposional, profesional, dan berkeadilan," kata Lukas dalam siaran pers yang diterima Tempo, Ahad, 18 Agustus 2019.

    Lukas berharap aparat tidak tidak membiarkan adanya persekusi atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Ia mengatakan hal ini dapat menyakiti hati warga Papua secara umum. "Hindari adanya tindakan-tindakan mengganggu represif, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kegaduhan politik, dan rasa nasionalisme bangsa," kata Lukas.

    Ia mengatakan wilayah Papua selama ini mampu menjadi miniatur Indonesia dengan menunjukkan adanya keragaman etnis, budaya, dan agama, yang hidup secara berdampingan.

    Lukas juga menyebut selama ini di wilayah Papua, pendatang selalu diterima secara terbuka. "Oleh karenanya kami berharap kehadiran masyarakat Papua di seluruh wilayah Indonesia juga bisa diperlakukan sama," kata dia.

    Lukas meminta seluruh warga Papua di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan tak terpancing untuk bertindak yang tak sesuai norma adat dan budaya, maupun perundangan yang berlaku. Ia pun meminta agar masyarakat non-Papua agar tak berlaku inkonstitusional, seperti rasis, main hakim sendiri, memaksan kehendak, hingga diskriminatif.

    "Kita sudah 74 tahun merdeka. Seharusnya tindakan intoleran, rasis, dan diskriminatif tak boleh terjadi lagi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," kata Lukas.

    Lukas pun meminta agar semua kepala daerah yang kedatangan mahasiswa di wilayahnya, dapat ikut membimbing dan membina mahasiswa Papua. Langkah ini bisa menjadi bentuk upaya bersama, agar insiden Surabaya ini tak terjadi lagi.

    Sebelumnya, Sebanyak 43 orang anggota Aliansi mahasiswa Papua dibawa ke markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dari asrama mereka di Jalan Kalasan, Sabtu, 17 Agustus 2019. Diduga penggerebekan itu akibat kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya terjatuh di depan asrama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.