Setuju Amandemen, Prabowo: Kembali ke UUD 1945 Asli

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjalan memasuki ruangan Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus, 2019.  ANTARA/Fikri Yusuf/wsj.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjalan memasuki ruangan Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus, 2019. ANTARA/Fikri Yusuf/wsj.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung amandemen Undang-undang Dasar 1945. Menurut dia, perjuangan Gerindra selama ini ialah mengembalikan konstitusi ke versi aslinya.

    "Gerindra sudah jelas, perjuangan kami kembali ke UUU '45 yang asli," kata Prabowo ketika ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat ditanya pandangannya ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945, yakni untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

    Menurut Prabowo, Gerindra tak masalah dengan perubahan konstitusi dan aktifnya kembali GBHN. "Perubahan untuk GBHN bagi kami tidak masalah, kami ingin lebih dari itu kembali ke UUD 1945 yang asli," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

    Prabowo mengatakan UUD 1945 bisa diberi penambahan atau adendum-adendum perbaikan. Namun dia berujar Gerindra ingin batang tubuh UUD 1945 kembali terlebih dulu.

    Menurut Prabowo, konstitusi bukanlah dokumen yang tak boleh diubah. Namun, dia tak merinci bagaimana sikap Gerindra menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR sebagai implikasi dari amandemen ke versi awal ini.

    "Bukan. Kalau sudah konsensus dan keputusan mayoritas itu bisa diadendum perbaikan, UUD 45 bukan tidak boleh diperbaiki, boleh. Namun, di mana-mana sebagai negara maju dan kuat, UUD '45 sebagai batang tubuh jangan ditinggalkan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.