Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setuju Amandemen, Prabowo: Kembali ke UUD 1945 Asli

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjalan memasuki ruangan Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus, 2019.  ANTARA/Fikri Yusuf/wsj.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjalan memasuki ruangan Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis, 8 Agustus, 2019. ANTARA/Fikri Yusuf/wsj.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan mendukung amandemen Undang-undang Dasar 1945. Menurut dia, perjuangan Gerindra selama ini ialah mengembalikan konstitusi ke versi aslinya.

"Gerindra sudah jelas, perjuangan kami kembali ke UUU '45 yang asli," kata Prabowo ketika ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Hal ini disampaikan Prabowo saat ditanya pandangannya ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945, yakni untuk mengembalikan kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Prabowo, Gerindra tak masalah dengan perubahan konstitusi dan aktifnya kembali GBHN. "Perubahan untuk GBHN bagi kami tidak masalah, kami ingin lebih dari itu kembali ke UUD 1945 yang asli," kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Prabowo mengatakan UUD 1945 bisa diberi penambahan atau adendum-adendum perbaikan. Namun dia berujar Gerindra ingin batang tubuh UUD 1945 kembali terlebih dulu.

Menurut Prabowo, konstitusi bukanlah dokumen yang tak boleh diubah. Namun, dia tak merinci bagaimana sikap Gerindra menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR sebagai implikasi dari amandemen ke versi awal ini.

"Bukan. Kalau sudah konsensus dan keputusan mayoritas itu bisa diadendum perbaikan, UUD 45 bukan tidak boleh diperbaiki, boleh. Namun, di mana-mana sebagai negara maju dan kuat, UUD '45 sebagai batang tubuh jangan ditinggalkan," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

12 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Terkini: Prabowo Disebut-sebut akan Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran? KAI Hadirkan Promo Juleha untuk Keberangkatan Sampai Akhir Juli

Proses pembangunan di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI.


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

16 jam lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

18 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

19 jam lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

1 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

1 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo mendapat sorotan para pelaku pasar, yang terbiasa dengan stabilitas dan kehati-hatian fiskal


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

1 hari lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

1 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.


Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

1 hari lalu

Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 Hashim Djojohadikusumo (kanan) berbicara dalam acara Deklarasi 2024 Prabowo Presiden di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Acara tersebut mengangkat tema Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas. ANTARA/Aprillio Akbar
Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asal pendapatan pajak naik


Perumnas Dapat PMN Rp1 Triliun, Bukan untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran?

1 hari lalu

Suasana pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di samping Stasiun Kereta Api (KA) Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019. Pembangunan hunian TOD Tanjung Barat merupakan hasil kerja sama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Perumnas. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Perumnas Dapat PMN Rp1 Triliun, Bukan untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran?

Perumnas dapat kucuran PMN sebesar Rp1 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana segar itu termasuk bagian dari PMN Rp44,24 triliun yang dsetujui DPR.