Mahfud MD Sebut Ide NKRI Bersyariah Berlebihan

Mahfud MD bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar diskusi Scenario Planning: Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, 16 Agustus 2019. Diskusi ini digelar dalam rangka menanggulangi gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, mengatakan ide NKRI bersyariah adalah berlebihan. Tanpa disebut atau ditulis pun kehidupan masyarakat di Indonesia sudah mengacu pada syariat Islam.

"Bersyariat dalam arti mengikuti ajaran Islam yang tulus, bersahabat, melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) menegakkan hukum, dan memilih pemimpin yang adil. Itulah bersyariat," katanya dalam diskusi Scenario Planning: Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Sebelumnya ide NKRI bersyariah ini direkomendasikan Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212.

Menurut Mahfud, jika memaksa untuk menyebut Indonesia bersyariat ibarat seorang pedagang ikan di pasar ikan yang memasang baliho menjual ikan. "Itu berlebihan. Bagi orang tertentu itu menimbulkan emosi, emosi yang salah, dari sudut konsep itu berlebihan," ujarnya.

Mahfud berujar ia bersama Gerakan Suluh Kebangsaan telah mengunjungi banyak tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Semua pikiran mereka, kata Mahfud, sama-sama berpendapat jika Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan.

"Jadi bukan beragama tertentu, jadi seluruhnya harus rukun dan damai meskipun agamanya beda," tuturnya.

Mahfud MD menjelaskan kondisi ini sama dengan saat Nabi Muhammad SAW memimpin. "Jadi negaranya Islami, namanya bukan negara Islam, tapi penyelenggaranya Islami: mengandung nilai kebaikan, tidak sewenang-wenang, tidak suka melanggar hukum, tidak merusak lingkungan," katanya.

Acara scenario planning ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Solahuddin Wahid atau Gus Solah, Haedar Nasir, Alwi Shihab, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Sudhamek, Alissa Wahid, Najeela Shihab, Romo Benny Susetyo, Hilmar Farid, Jaleswari Pramodhawardani, Noor Huda Ismail, dan perwakilan dari Badan Intelijen Negara serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

1 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

2 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

3 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

4 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

4 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.