Mahfud MD Sebut Ide NKRI Bersyariah Berlebihan

Mahfud MD bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menggelar diskusi Scenario Planning: Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, 16 Agustus 2019. Diskusi ini digelar dalam rangka menanggulangi gerakan intoleransi dan radikalisme di Indonesia. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, mengatakan ide NKRI bersyariah adalah berlebihan. Tanpa disebut atau ditulis pun kehidupan masyarakat di Indonesia sudah mengacu pada syariat Islam.

"Bersyariat dalam arti mengikuti ajaran Islam yang tulus, bersahabat, melindungi HAM (Hak Asasi Manusia) menegakkan hukum, dan memilih pemimpin yang adil. Itulah bersyariat," katanya dalam diskusi Scenario Planning: Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Sebelumnya ide NKRI bersyariah ini direkomendasikan Ijtima Ulama IV Persatuan Alumni 212.

Menurut Mahfud, jika memaksa untuk menyebut Indonesia bersyariat ibarat seorang pedagang ikan di pasar ikan yang memasang baliho menjual ikan. "Itu berlebihan. Bagi orang tertentu itu menimbulkan emosi, emosi yang salah, dari sudut konsep itu berlebihan," ujarnya.

Mahfud berujar ia bersama Gerakan Suluh Kebangsaan telah mengunjungi banyak tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Semua pikiran mereka, kata Mahfud, sama-sama berpendapat jika Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan.

"Jadi bukan beragama tertentu, jadi seluruhnya harus rukun dan damai meskipun agamanya beda," tuturnya.

Mahfud MD menjelaskan kondisi ini sama dengan saat Nabi Muhammad SAW memimpin. "Jadi negaranya Islami, namanya bukan negara Islam, tapi penyelenggaranya Islami: mengandung nilai kebaikan, tidak sewenang-wenang, tidak suka melanggar hukum, tidak merusak lingkungan," katanya.

Acara scenario planning ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Solahuddin Wahid atau Gus Solah, Haedar Nasir, Alwi Shihab, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Sudhamek, Alissa Wahid, Najeela Shihab, Romo Benny Susetyo, Hilmar Farid, Jaleswari Pramodhawardani, Noor Huda Ismail, dan perwakilan dari Badan Intelijen Negara serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.






Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

5 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

6 jam lalu

Jokowi Disebut Akan Respon Soal Anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pekan Ini

Jokowi akan kembali menggelar rapat untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.


Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

6 jam lalu

Ucapan Luhut soal OTT Dibahas di Rapat Bersama Jokowi, Mahfud: Itu Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi

Ucapan Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) dibahas dalam rapat bersama antara Presiden Jokowi dan pimpinan penegak hukum


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

7 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

13 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

17 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

1 hari lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

1 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

3 hari lalu

Bareskrim Buka Kembali Penyelidikan Kasus KSP Indosurya: dari Penipuan hingga Pencucian Uang

Bareskrim menyebut penyelidikan kasus KSP Indosurya berkaitan dengan perkara pokoknya (penipuan dan penggelapan) maupun tindak pidana pencucian uang.