Pengadilan Tinggi TUN Batalkan Rotasi 5 Pegawai KPK

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (dua kiri) bersama tim kuasa hukum, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. Wadah Pegawai KPK mengungkapkan rasa kecewa atas hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta bentukan Polri yang gagal mengungkap pelaku teror penyiraman air kekerasan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan sebagian gugatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penerbitan surat keputusan (SK) pimpinan KPK mengenai rotasi dan mutasi pegawai di lembaga itu.

Dalam putusannya, pengadilan tinggi memerintahkan pimpinan KPK mengembalikan posisi 5 pegawai seperti sedia kala. "Mengadili, menerima permohonan banding dari para penggugat atau para pembanding," dikutip dari petikan putusan di direktori putusan MA, Jumat, 16 Agustus 2019. Hakim ketua dalam perkara ini adalah Riyanto.

Gugatan banding itu diajukan oleh tiga pegawai KPK yakni Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi Sujanarko, Koordinator Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Dian Novianthi dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal pada Pusat Edukasi Antikorupsi Hotman Tambunan.

Sebelumnya, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun ditolak. Mereka kemudian mengajukan banding pada 27 Mei 2019. Ketiganya menganggap rotasi yang dilakukan pimpinan tidak sesuai prinsip pemberantasan korupsi.

Dalam putusannya, pengadilan tinggi menolak gugatan obyek sengketa yakni Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK. SK tersebut yang melandasi rotasi terhadap 13 pegawai eselon II dan III di KPK.

Akan tetapi, pengadilan membatalkan rotasi terhadap 5 dari 13 pegawai tersebut. Pengadilan juga memerintahkan pimpinan KPK mengembalikan lima pegawai ke posisi semula sebelum rotasi.

Adapun kelima pegawai itu adalah Sujanarko. Sebelumya ia menjabat Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Kedua, Dian Novianthi, sebelumnya menjabat Kepala Biro SDM. Ketiga, Hotman Tambunan, sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran Biro Umum.

Selain itu, pengadilan juga membatalkan rotasi terhadap Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono (kini Direktur dan Pelayanan Masyarakat), dan Sri Sembodo Adi yang kini menjabat Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran. "Memerintahkan Tergugat atau Terbanding mengembalikan Para Penggugat atau Para Pembanding pada posisi jabatan terakhir sebelum mutasi atau rotasi."






KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

47 menit lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

1 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

2 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

3 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

3 jam lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

16 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Kesehatan Lukas Enembe Membaik

Obat dari Singapura untuk Gubernur Papua Lukas Enembe telah tiba di Jayapura sejak tiga hari lalu. Kini kesehatannya membaik.


Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

16 jam lalu

Mantan Pegawai KPK Minta Febri Diansyah Mundur dari Pengacara Putri Candrawathi

Yudi menyatakan Febri Diansyah dan Rasamala selama ini dipercaya publik, sebab itu dia meminta keduanya mundur dari pengacara Putri Candrawathi.


Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

17 jam lalu

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

20 jam lalu

Gantikan Lili Pintauli Jadi Pimpinan KPK, Johanis Tanak Usulkan Pendekatan Keadilan Restoratif

Wakil Ketua KPK yang baru terpilih, Johanis Tanak, mengusulkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam memberantas korupsi.