Cegah Jual Beli Data, Ini Pesan Dirjen Kependudukan

Reporter

Editor

Purwanto

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menelusuri dugaan jual beli data NIK dan KK di media sosial.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengharapkan semua lembaga yang menyimpan data pribadi masyarakat mempekerjakan pegawai berintegritas untuk mencegah terjadinya jual beli data.

"Lembaga yang menyimpan data pribadi harus menjaga SOP dan berintegritas serta menempatkan pegawai berintegritas sehingga data tidak diambil untuk kepentingan yang lain dan diperjualbelikan," kata Zudan dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah membagikan data kependudukan dan data pribadi lainnya sebelum memastikan pemanfaatan data itu.

Bila perlu, kata Zudan, masyarakat membuat perjanjian atau kontrak bahwa data hanya digunakan untuk peruntukan transaksi itu dan tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain.

"Terutama sekarang fintech yang meminta data, yang kemudian bisa disalahgunakan. Fintech-fintech harus diketahui betul yang meminta data itu harus yang sudah berizin di OJK," ujar Zudan.

Semua pihak, menurut dia, harus bersama-sama berperan mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memanfaatkan data pribadi secara bertanggung jawab serta rahasia.

"Kalau mengetahui ada di media sosial atau dunia nyata orang memperjualbelikan data kependudukan segera melapor polisi terdekat atau bisa kami di Dukcapil," ujar dia.

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tersangka penjual data kependudukan dan rekening melalui situs dan aplikasi perpesanan berinisial C (32).

Tersangka C memiliki jutaan data meliputi nama lengkap, nomor telepon genggam, alamat, nomor induk kependudukan, nomor KK, rekening bank, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya.

Tersangka dijerat Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara dan/atay denda Rp3 miliar dan Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda Rp25 juta.






DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

24 Februari 2022

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Penambahan Kursi dan Dapil untuk Pemilu 2024

Penambahan kursi legislatif atau daerah pemilihan ini terkait bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi


Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

27 Desember 2021

Dokumen Susi Pudjiastuti jadi Bungkus Gorengan, Kemendagri: Seharusnya Disimpan

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi beredarnya foto yang menampilkan dokumen kependudukan Susi Pudjiastuti, menjadi bungkus gorengan.


DPR Bilang Masih Ada Perbedaan Pendapat soal Pengawas Independen di RUU PDP

19 November 2021

DPR Bilang Masih Ada Perbedaan Pendapat soal Pengawas Independen di RUU PDP

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) berada pada pengupayaan titik temu kesepakatan tentang keberadaan pengawas independen


Bawaslu Sebut Maraknya Jual Beli Data Pribadi Picu Potensi Kecurangan Pemilu

11 November 2021

Bawaslu Sebut Maraknya Jual Beli Data Pribadi Picu Potensi Kecurangan Pemilu

Bawaslu menyebut penjualan data pribadi jadi potensi kecurangan saat pendaftaran parpol untuk mengikuti pemilu, serta pendaftaran calon independen


NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

5 September 2021

NIK Jokowi Bocor, Pemerintah Diminta Enkripsi Data Kependudukan

Nantinya, instansi hanya boleh menggunakan data kependudukan baru dari Dukcapil dalam kondisi yang sudah terenkripsi


Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

12 Agustus 2021

Dukcapil Akan Berikan Akses Data Kependudukan ke Puskesos dan SLRT

Puskesos dan SLRT bisa menggunakan data dukcapil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hak akses bisa diberikan oleh dinas dukcapil


Jatah Bansos Warga Terhenti, Muhadjir Minta Desa Percepat Pembaruan Data

12 Agustus 2021

Jatah Bansos Warga Terhenti, Muhadjir Minta Desa Percepat Pembaruan Data

Muhadjir Effendy menemukan banyak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai yang jatah bansos terhenti


Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Sebut Kominfo Hanya Sibuk Blokir Situs

28 Juli 2021

Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Sebut Kominfo Hanya Sibuk Blokir Situs

Anggota DPR dari Fraksi PKS melihat Kominfo hanya serius dalam memblokir situs, lemah dalam perlindungan data pribadi.


Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Dorong Pemerintah Segera Selesaikan RUU PDP

28 Juli 2021

Data Nasabah BRI Life Bocor, DPR Dorong Pemerintah Segera Selesaikan RUU PDP

Anggota DPR dari Komisi I mendesak pemerintah menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi, menyusul insiden duugaan bocornya data nasabah BRI Life


Ramai Foto KTP Selfie Dijual di Internet, Kominfo Ambil Langkah Tegas

27 Juni 2021

Ramai Foto KTP Selfie Dijual di Internet, Kominfo Ambil Langkah Tegas

Marak beredar di media sosial jual beli data pribadi dengan menggunakan foto selfie sedang memegang KTP.