TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Kepolisian RI, Inspektur Jendral Boy Rafli Amar menjalani sidang promosi doktor di Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Rabu, 14 Agustus 2019. Disertasi Boy Rafli membahas tentang pentingnya manajemen komunikasi yang dilakukan Humas Polri guna membangun kepercayaan publik.
Dalam sidang disertasi berjudul 'Integrasi Manajemen Media Dalam Strategi Humas Polri Sebagai Aktualisasi Promoter' itu Boy Rafli diuji oleh Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Dr. Dadang Sugiana, Prof. Deddy Mulyana, Dr. Ninis Agustini Damayani, Dr. Atwar Bajari, Dr. Edwin Rizal, Dr. Siti Karlinah, Prof Mahfud Arifin dan penguji tamu Kapolri Jendral Tito Karnavian.
"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis manajemen media Polri dalam merespon dan membentuk opini publik, peran divisi humas sebagai pengelola manajemen media, implementasi cyber Public Relations Polri dan integrasi manajemen media dalam strategi humas Polri," kata Boy Rafli dalam paparannya.
Boy Rafli mengatakan permasalahan yang terjadi di institusi Polri yakni hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Tanah Air.
Menurut dia, untuk bisa mencapai citra positif dari masyarakat terhadap Polri, diperlukan adanya manajemen media yang baik. Boy Rafli mengatakan fungsi media sendiri sebagai penyedia informasi dan dapat mempengaruhi opini, sikap serta kepercayaan publik terhadap sebuah organisasi termasuk institusi Polri.
"Kemampuan petugas untuk mengelola harapan publik melalui kebijakan dan kinerja teknis di lapangan, menjadi sebuah aktivitas strategis bagi institusi kepolisian. Ketika petugas mampu menjaga berbagai harapan masyarakat, persepsi tentang kinerja petugas dapat menjadi positif yang akhirnya berujung pada lahirnya kepercayaan publik pada Polri," ucapnya.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu mengatakan urusan membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri memang tidaklah mudah. Berdasarkan survei Transparency Internasional Indonesia (TPI), menempatkan Polri sebagai lembaga terkorup pada 2014. Selain itu, kata dia, berdasarkan survei Litbang Kompas, menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap institusi Polri hanya 46,7 persen.
Makanya, kata dia, Divisi Polri langsung berbenah guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Belum lagi masalah era digitalisasi yang membuat pesatnya arus informasi. Hal ini, kata dia, menjadi semacam peluang sekaligus ancaman bagi institusi Polri untuk terus melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
"Fenomena tersebut (media sosial) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Polri. Maka dari itu, Polri diharapkan dapat bersikap proaktif memanfaatkan media baru untuk kepentingan pengelolaan informasi ke luar dan ke dalam organisasi sebagai upaya membangun kepercayaan publik," ujarnya.
Boy Rafli memaparkan bagaimana institusi Polri menjalankan integrasi manajemen media yang dilakukan Divisi Humas Polri. Salah satunya dengan membentuk biro multimedia yang fokus meningkatkan pengelolaan media sosial. Humas Polri, kata dia, berperan sebagai pemberi layanan informasi, mengelola opini publik, manajemen informasinya juga media engagement.
Divisi Humas Polri melakukan revitalisasi salah satunya dengan pembentukan biro multimedia yang fokus terhadap peningkatan pengelolaan media sosial. Dalam integrasi manajemen media sosial, kata Boy, Divisi Humas Polri memiliki peran sebagai layanan informaai, pemolisian masyarakat, pemolisian media sosial, mengelola opini publik, manajemen informasi dan media engagement.
"Integrasi manajemen media dalam strategi humas Polri ternyata telah memberikan dampak positif bagi Institusi Polri. Setelah Jenderal Polisi M. Tito Karnavian menjadikan manajemen media sebagai program prioritas, Polri memiliki tren positif dalam survei kepuasan publik," kata dia.
Hasilnya, kata dia, adanya peningkatan kepuasan publik terhadap Polri sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas sejak tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan tren kepuasan publik terhadap Polri terus meningkat.
"Pada tahun 2016 kepuasaan publik terhadap Polri mencapai 63,2 persen, tahun 2017 73,05 persen dan pada tahun 2018 mencapai 82,9 persen," katanya.
