Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Emoh Cuma 4 Menteri, PDIP Siapkan 10 Nama untuk Jokowi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Prananda dan Puan Maharani terlihat mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Pembukaan Kongres V PDIP di Bali/PDIP
Prananda dan Puan Maharani terlihat mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Pembukaan Kongres V PDIP di Bali/PDIP
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Demisioner PDIP Puan Maharani menyebut, Megawati Soekarnoputri telah mempersiapkan lebih dari 10 nama calon menteri yang akan direkomendasikan kepada Presiden Terpilih Joko Widodo atau Jokowi untuk periode mendatang.

"Ya nama-nama udah ada dong, partai sebesar ini masak enggak punya nama. Lebih dari 10 lah (direkomendasikan). Kan kemarin presiden bilang PDIP akan mendapatkan porsi lebih banyak," ujar Puan Maharani di Grand Inna Bali Beach, Sanur, pada Jumat, 9 Agustus 2019.

Puan enggan membocorkan siapa nama-nama calon tersebut. "Pokoknya nama sudah ada di kantong ketua umum. Kami juga sudah membahas terbatas, tertutup. Tapi ya nantilah masih Oktober, masih lama," ujar dia.

Sebelumnya, dalam acara Kongres V PDIP yang dihadiri Presiden Jokowi kemarin, Megawati blak-blakan meminta kepada presiden terpilih itu memberi jatah menteri paling banyak untuk partainya di kabinet mendatang. "Saya meminta dengan hormat kepada bapak presiden, PDIP perjuangan harus masuk kabinet dengan jumlah menteri terbanyak," ujar Megawati di Agung Room, Grand Inna Bali Beach pada Kamis malam, 8 Agustus 2019.

Mega emoh jika hanya diberi jatah empat menteri sebagai partai pengusung utama. "Jangan nanti (Jokowi) bilang, Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak, di DPR juga sudah, PDIP empat aja. Wah, hee emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," ujar Megawati bersorak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi kemudian menjawab permintaan Megawati di lokasi acara. "Mengenai menteri, tadi ibu Mega menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua, PDIP empat, kan udah banyak, dua kali (lipat)," ujar Jokowi.

"Kalau yang lain 3, PDIP belum tentu juga (enam)," ujar Jokowi melanjutkan.

Menurut Jokowi, dirinya tak bisa mengungkap berapa jumlah menteri untuk PDIP. Yang jelas, ujar dia, PDIP pasti mendapat menteri terbanyak dari partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya. "Yang pasti PDIP yang terbanyak. Itu jaminan saya," ujar Jokowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

2 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

2 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

2 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

2 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

3 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

4 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

4 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.


Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

5 jam lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061.
Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.


PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

5 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.