Golkar Nilai Wajar Partai Non-parlemen Melobi Ingin Jatah Menteri

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat mengumumkan pemberhentian Erwin Aksa dari jabatannya di struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019 di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Selasa, 19 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai wajar jika partai-partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang tak lolos ke parlemen ikut mengajukan kandidat calon menteri. Ace berpendapat partai-partai tersebut juga berhak melakukan lobi-lobi politik.

    "Soal partai-partai nonparlemen yang melakukan melakukan lobi, tentu itu hak mereka. Itu sangat wajar dalam politik," kata Ace melalui pesan, Selasa, 30 Juli 2019.

    Meski demikian, kata Ace, urusan menteri pada akhirnya kembali ke Jokowi. Dia berujar partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet sebagai hak prerogatif Presiden. "Tentu semua dikembalikan kepada Pak Jokowi sendiri," kata dia.

    Ace meyakini Jokowi memiliki penilaian obyektif dalam memilih figur yang tepat untuk mengisi kabinet. Dia mengimbuhkan, Golkar memiliki kader-kader berkompeten yang akan disodorkan jika Jokowi meminta nama. "Nama-nama tersebut sudah ada di kantong Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto," ujar Ace.

    Empat partai koalisi penyokong Jokowi-Ma,ruf tak lolos ke parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Empat partai itu secara bergantian telah bertemu Jokowi di Istana.

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebelumnya mengatakan, partai-partai kecil pendukung Jokowi-Ma'ruf perlu diapresiasi. Alasannya partai-partai gurem ini juga sudah berkontribusi untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf di pemilihan presiden 2019.

    "Perlu dipikirkan kenapa, yang tidak lolos itu juga punya warna, punya angka, punya jumlah yang mendukung Pak Jokowi," kata Oso, sapaan Oesman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2019.

    Menurut Oesman apresiasi itu tak harus berbentuk kursi menteri. Namun sorenya seusai menemui Jokowi di Istana Bogor, Oesman mengatakan pertemuan itu sempat menyinggung posisi Hanura di kabinet pemerintahan ke depan. Menurut Oesman, Jokowi bertanya berapa orang yang diminta Hanura untuk duduk di pemerintahan mendatang. "Saya bilang, 'gak banyak, Pak, cuma 40 (orang)'," kata Oesman, Rabu, 24 Juli 2019.

    Oesman menuturkan Jokowi sempat terkejut atas usulan itu. Namun Oesman menjelaskan hal ini wajar lantaran Hanura gagal lolos ke parlemen. "Pak, kalau menang saya enggak ngusulin apa-apa. Tapi karena saya kalah, saya ngusulin yang banyak supaya nanti saya menang," ujar Oesman bercerita. "Ketawa dia (Jokowi)."

    Selain Oesman, Ketua Umum PSI Grace Natalie juga mengenalkan 44 kader partainya yang dianggap layak menjadi menteri kepada Jokowi. PSI diketahui menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli lalu.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.