Izin FPI Belum Diperpanjang, Menhan: Tunggu Presiden Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, memberikan keterangan kepada awak media terkait permasalahan satelit pertahanan, di Jakarta, 14 Mei 2018. Ryamizard menyatakan Pemerintah melakukan langkah-langkah Non-Litigasi juga Litigasi yang cepat dan strategis sehingga berhasil menyelamatkan Slot Orbit 123 derajat BT sampai dengan 1 November 2020 untuk kemudian dikelola oleh Indonesia, dengan berkoordinasi dengan perusahaan satelit asal Inggris Avanti Communications Grup Plc soal gugatan satelit Artemis. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, memberikan keterangan kepada awak media terkait permasalahan satelit pertahanan, di Jakarta, 14 Mei 2018. Ryamizard menyatakan Pemerintah melakukan langkah-langkah Non-Litigasi juga Litigasi yang cepat dan strategis sehingga berhasil menyelamatkan Slot Orbit 123 derajat BT sampai dengan 1 November 2020 untuk kemudian dikelola oleh Indonesia, dengan berkoordinasi dengan perusahaan satelit asal Inggris Avanti Communications Grup Plc soal gugatan satelit Artemis. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) sepenuhnya menjadi keputusan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "(Soal perpanjangan izin FPI) Itu menjadi keputusan Presiden. Apa pun keputusan presiden kami harus loyal (menerima putusan itu)," kata Ryamizard di sela ziarah di Makam Taman Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

    Masa berlaku izin FPI telah berakhir per 20 Juni 2019 lalu. Hingga sekarang, atau lewat satu bulan, belum ada tanda-tanda masa berlaku izin itu bakal diperpanjang oleh pemerintah.

    Untuk memperpanjang izinnya sebagai ormas, FPI harus menyerahkan 20 item persyaratan. Sejumlah syarat itu antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat, surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus.

    "Tentunya Presiden (akan memutuskan perpanjang atau tidak) dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya mudah-mudahan baik lah keputusannya untuk kedua belah pihak," ujar Ryamizard.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.