IMT-GT Sepakati Sistem Informasi Pasar Kerja

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Indonesia-Malaysia-Thailand Sepakat Berbagi Sistem Informasi Pasar Kerja.

    Indonesia-Malaysia-Thailand Sepakat Berbagi Sistem Informasi Pasar Kerja.

    INFO NASIONAL — Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif adanya kesepakatan berbagai sistem informasi pasar kerja yang dicapai dalam pertemuan Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). Melalui kesepakatan berbagi sistem informasi pasar kerja secara online, ketiga negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja kompetitif, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan efisiensi pasar kerja dalam memperkuat konektivitas tenaga kerja.

    "Pertukaran informasi pasar kerja akan membantu ketiga negara dalam mengisi pasar kerja subregional. Sehingga migrasi pekerja akan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja,” kata Direktur Pengembangan Pasar Kerja Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Roostiawati, usai mengikuti Technical Meeting IMT-GT : Labour Market Information Portal Workshop di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019.

    Technical meeting dihadiri para pejabat Center for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT). Di antaranya Balamurugan Ratha Krishnan (Deputy Director), Purwaning Putri (Senior Project Cordinator), Robita Robinson (Project Cordinator), dua delegasi dari Thailand Witthusak Pathomsart (Senior Labour Specialist), Winai Mayomthong (Expert to Information and Communication), dan 30 peserta dari perwakilan Disnaker beberapa provinsi di Indonesia.

    Roostiawati menjelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam technical meeting minus delegasi Malaysia tersebut untuk menindaklanjuti pertemuan IMT-GT sebelumnya di Kelantan, Malaysia (2019). Berbagi informasi pasar kerja dalam dua bahasa juga sebagai dasar perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermobilisasi di ketiga negara tersebut.

    "Kita sudah komit berbagi informasi pasar kerja dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan Inggris," ujar Roostiawati. 

    Menurut Roostiawati, untuk langkah awal pihaknya akan melakukan sharing di sektor pariwisata (tourism blue), khususnya untuk jabatan-jabatan yang sudah dikenal di Asean. "Kita sudah siap sharing data statistiknya angkatan kerja terkait demand-nya itu dari jabatan apa saja, suplai kita di mana saja. Kita tinggal tunggu kesiapan Thailand kapan versi bahasa Inggrisnya itu ada," ujar Roostiawati yang juga Ketua CIMT.

    Roostiawati mengatakan selanjutnya IMT-GT akan membuat action plan informasi pasar kerja dua bahasa di sektor pariwisata tersebut. "Harus ada timeline karena kesepakatan dua bahasa ini sudah disepakati pada pertemuan di Kelantan kemarin," ujarnya. 

    Kerja sama IMT-GT merupakan kerja sama ekonomi subregional yang terbentuk sejak 1993, dan sangat strategis dalam peningkatan perekonomian wilayah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. 

    Sedangkan, Deputy Directour CIMT, Balamurugan, mengatakan meski minus delegasi Malaysia, IMT sepakat mempersiapkan makro data analisis informasi pasar kerja. "Nantinya kita akan lihat, di mana ada demand and supply-nya, kalau di Indonesia misal dari sektor pariwisata, sebarapa besar demand di sektor tersebut, begitu juga dengan Thailand," ujarnya.

    Balamurugan berharap bila sudah ada sistem online informasi pasar kerja di IMT-GT, akan disebarluaskan ke tiga negara. "Nanti kita boleh pilih sektor mana saja yang akan dibuat training atau upgrade skill. Misalnya di sektor pariwisata, perlu training untuk jabatan manajer dan di atasnya. Kalau tak ada informasi makro supply and demand, sulit untuk diprediksi sektor mana saja yang akan difokuskan," ucapnya.

    Ditambahkan Balamurugan, meski tanpa kehadiran Malaysia, tak akan mempengaruhi karena program ini telah disetujui di tingkat pimpinan IMT. “Maklumat ini akan disampaikan ke Malaysia dan akan dibuat dalam pertemuan selanjutnya,” katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.