Muktamar PKB 20 Agustus di Bali, Ini Alasan Cak Imin

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyambangi kediaman Wakil Presiden Terpilih Ma'ruf Amin, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 5 Juli 2019. Tempo/ Fikri Arigi

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar di Bali pada 20 Agustus 2019. Lokasi penyelenggaraan muktamar di Bali, sudah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan. "Pertimbangannya adalah mencari suasana lain, sekalian para pengurus dan kader PKB dapat berlibur," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam sambutannya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke21 PKB, di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa malam, 23 Juli 2019.

    Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan para pengurus dan kader PKB telah menunjukkan perjuangannya pada pemilu 2019 dan hasilnya, PKB memperoleh suara lebih tinggi dari pada pemilu sebelumnya. "Agar kader PKB bisa sekalian rekreasi di Bali, setelah berjuang pada pemilu 2019."

    Cak Imin juga memuji para kader PKB yang dinilai telah menunjukkan perjuangan keras dan kelasnya pada pemilu 2019. "Yang belum dilakukan atau belum dihasilkan oleh PKB adalah amanah yang harus diwujudkan dan dibuktikan oleh para kader."

    Menurut Muhaimin, semangat PKB pada usia 21 tahun adalah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Karena itu, kata dia, pada peringatan Harlah ke21 ini, ada simbol lebah pada bagian atas logo PKB. "Lebah selalu memberikan kebaikan kepada manusia melalui madu."

    PKB belajar dari filosofi lebah selalu berbuat baik, tidak mengganggu, dan selalu mencari makanan di tempat-tempat yang baik, tapi kalau lebah diganggu, bisa membalas dengan menyengat. Diharapkan pada usia 21 tahun ini, PKB benar-benar dapat bermanfaat dengan memberikan solusi bagi seluruh tantangan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.