Pansel Capim KPK Terima 900 Email Masukan Masyarakat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lulus uji kompetensi di Sekretariat Negara, Jakarta, 22 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) mengumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lulus uji kompetensi di Sekretariat Negara, Jakarta, 22 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK), Harkristuti Krisnowo, mengatakan Pansel telah menerima 900 email dari masyarakat. Email tersebut masukan masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi capim KPK.

    "Kami dapat laporan ada 900 email dari masyarakat dan belum sempat dibuka karena banyak sekali, dan ada beberapa yang diberikan berupa surat," kata Harkristuti dalam konferensi pers di Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

    Harkristuti mengatakan, masukan dari masyarakat akan digunakan Pansel sebelum tahapan wawancara. Saat ini, Pansel masih menerima masukan dari masyarakat terhadap nama-nama capim KPK yang sudah lulus uji kompetensi. Masukan disampaikan secara tertulis melalui website Kementerian Sekeretariat Negara, yaitu apel.setneg.go.id atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id.

    Surat juga bisa diantar langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi dengan alamat Lantai 2 Gedung 1 Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110. Pansel menerima masukan sejak 23 Juli hingga 30 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB.

    Ketua Pansel capim KPK Yenti Garnasih menambahkan, 900 surat yang masuk akan dijaring kembali dan didalami. Ia akan memilih surat masukan atau laporan berbasis data. "Tidak asal karena ini-itu, tak boleh fitnah. Kami kerjakan itu," ucap Yenti.

    Menurut Yenti, dari 900 masukan kebanyakan berasal dari tim sukses para capim. Masukannya pun ada yang berupa lampiran pemberitaan dari media, dan pendapat dari sejumlah organisasi. Hanya, kata Yenti, masukan tersebut tidak bisa digunakan sepanjang proses seleksi masih dalam tahapan uji kompetensi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.