PAN Sebut Ketua MPR Bisa Saja Tak Berasal dari Partai Kubu Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema

    Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?" di Media Center, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan tidak tertutup kemungkinan posisi Ketua MPR 2019-2024 bukan berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf.

    "Kan tidak tertutup kemungkinan juga kalau Ketua MPR bukan dari kalangan pendukung koalisi presiden. Pada periode yang lalu, PAN terbukti bisa meraih kursi Ketua MPR," kata Saleh di Jakarta, Ahad, 21 Juli 2019.

    Dia mengatakan, saat ini meskipun tidak ditargetkan meraih kursi Ketua MPR namun peluang mendapatkan posisi tersebut tetap masih ada. Tinggal, kata dia, bagaimana komunikasi dengan koalisi Jokowi saja.

    Menurut dia, PAN akan berkomunikasi secara aktif dalam perebutan kursi di DPR dan MPR. Selain itu, PAN juga akan mengukur kekuatan dalam perhelatan tersebut.

    "PAN tentu akan melakukan komunikasi aktif dalam perhelatan politik di DPR-MPR. Meski demikian, PAN akan mengukur sejauh mana kekuatan yang dimiliki dalam percaturan tersebut," kata Saleh.

    Saleh mengatakan, setiap partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen 4 persen dan juga anggota DPD RI berhak mengajukan calon Ketua MPR. Karena menurut dia, MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang berasal dari DPR dan DPD, karena itu sah-sah saja jika Gerindra mengajukan calon Ketua MPR.

    “Kan boleh saja itu. Tidak hanya Ketua MPR, mereka juga berhak mengajukan untuk menjadi Ketua DPR. Apakah akan dipilih atau tidak, itu tergantung komunikasi lintas parpol yang akan mereka lakukan," katanya.

    Dia menilai perebutan kursi Ketua MPR tidak sesederhana Ketua DPR karena untuk meraih kursi Ketua MPR harus melibatkan DPD RI. Sementara itu menurut dia, DPD RI bukan bagian dari koalisi salah satu pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu Presiden 2019. Karena itu Saleh menilai perlu komunikasi intensif pada semua anggota atau kelompok-kelompok DPD RI.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Karena itu dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

    Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.