Ma'ruf Amin: Khilafah Bukan Ditolak di Indonesia, tapi Tertolak

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin memimpin doa saat acara

    Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin memimpin doa saat acara "Visi Indonesia" di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad, 14 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin mengungkit tentang khilafah, saat menjadi pembicara utama di acara Ulang Tahun Dewan Masjid Indonesia (DMI) ke-47, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2019. Ma'ruf menjelaskan alasan khilafah tak bisa masuk di Indonesia.

    "Kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Bukan ditolak tapi tertolak. Karena menghalangi kesepakatan," kata Ma'ruf.

    Ma'ruf menegaskan bahwa Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan dari berbagai macam orang yang berlatar belakang berbeda. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya berasal dari satu golongan saja, tapi bermacam-macam.

    Karena itu Indonesia landasannya menurut perspektif islam, Pancasila adalah titik temu atau kalimatun sawa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesepakatan nasional.

    "Indonesia adalah negara kesepakatan. Ada yang nyebutnya Daarul Ahdi wa Syahadah, saya nyebutnya Daarul Mitsaq (negara kesepakatan)," ujar Ma'ruf.

    Ma'ruf Amin mengatakan hal ini sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Jika kembali kepada ke pangkal islam yang rahmatan lil alamin, maka Ma'ruf mengatakan Indonesia merupakan islam wasathiyah, atau islam moderat.

    Artinya, Indonesia menganut cara berpikir yang moderat atau diistilahkan dengan tawasuthiyyah dan tidak tekstual. "Tekstual itu rigid, liberal itu tafsirannya lebar tanpa batas. Cara berpikir tekstual itu disebut al jumud alal manqulat. Kesesatan dalam agama kalau tekstual selamanya," kata Ma'ruf.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.