Jokowi-Prabowo Bertemu, Elite Politik Diharap Rangkul Masyarakat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri), saat mendengarkan Presiden Joko Widodo berbicara saat berada dalam MRT di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Ekspresi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri), saat mendengarkan Presiden Joko Widodo berbicara saat berada dalam MRT di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengharapkan para elite politik dapat merangkul kembali masyarakat seusai pertemuan presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Juli 2019.

    Yang perlu dijaga para elite di sekitar mereka adalah dapat mendinginkan suasana dan merangkul kembali masyarakat yang terbelah dan terkooptasi akibat pilpres,” kata Titi di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Menurut Titi, jika masih banyak masyarakat yang kecewa seusai pilpres, itu hanya persoalan waktu yang memerlukan kebijaksanaan dari para elite dan tidak terus memprovokasi dan memanas-manasi suasana. “Mungkin ada sebagian masyarakat memerlukan waktu untuk rekonsiliasi sosial.”

    Presiden terpilih Joko Widodo naik MRT dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rivalnya dalam Pilpres 2019. Keduanya bertemu dan berjabatan tangan pada sekitar pukul 10.00. Prabowo Subianto sudah tiba di stasiun MRT Lebak Bulus pada pukul 09.50 disusul Presiden Jokowi pada sekitar pukul 10.00. Keduanya berpelukan dan melambaikan tangan dan selanjutnya naik ke peron kereta.

    Titi mengatakan pertemuan dua tokoh nasional itu merupakan pendidikan politik yang sangat kuat. “Perbedaan pandangan, pilihan dan aspirasi politik yang terjadi pada proses pemilu tidak harus diikuti oleh perselisihan atau permusuhan politik.”

     Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.