Arus Balik Mudik, Rekayasa Lalu Lintas Trans Sumatera Disiapkan

Reporter:
Editor:

Fransisco Rosarians Enga Geken

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kemacetan menjelang rest area di KM 86 A dan KM 86 B di Tol Cikopo-Palimanan, 30 Mei 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    Kemacetan menjelang rest area di KM 86 A dan KM 86 B di Tol Cikopo-Palimanan, 30 Mei 2019. TEMPO/Wawan Priyanto

    Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan, Korps Bhayangkara telah menyiapkan beberapa skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk mengurai kemacetan saat arus balik Lebaran 2019.

    Menurut Tito, rekayasa lalu lintas tak hanya berfokus pada Ruas Tol Trans Jawa. Kepolisian juga menerjunkan banyak personil untuk memantau lalu lintas di Ruas Tol Trans Sumatra. "Situasional di Trans Sumatera. Ada rekayasa kalau dibutuhkan," kata Tito di Kantornya, Rabu, 5 Juni 2019.

    BACA: Arus Balik 2019, Gerbang Tol Palimanan Akan Terapkan One Way

    Menurut Tito, rekayasa lalu lintas paling banyak memang ditujukan pada arus di Trans Jawa. Dia menilai, ada potensi penumpukan kendaraan dan macet panjang jika mayoritas masyarakat kembali ke Ibu Kota pada akhir pekan mendatang.

    "Kami sudah menyiapkan skema one way dari Kali Kangkung sampai Cawang. Jalur Selatan juga termasuk yang akan kami rekayasa," kata dia.

      

    BACA: Arus Balik, Kemenhub Antisipasi Kereta Anjlok Kembali di Nagreg

    Tito juga mengatakan, rekayasa lalu lintas ini dirancang untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada arus balik Lebaran 2019, yang diprediksi berlangsung pada 7-9 Juni 2019. Selain penyiapan rekayasa lalu lintas, menurut Tito, kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tak memaksakan pulang pada akhir pekan atau 8-9 Juni mendatang.

    "Yang bisa pulang Jumat ya Jumat. Kan sudah lama mungkin di kampung," kata Tito.

    BACA: Antisipasi Macet Arus Balik, Menhub Minta Gerbang Tol Palimanan Dihapus 

    Artikel ini mengalami pembaharuan isi pada Kamis, 6 Juni 2019, pukul 14.03 WIB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.