KPAI: Ada Anak Ikut Aksi 22 Mei Karena Diajak Guru Ngaji

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta unjuk rasa membentangkan poster saat melakukan aksi damai di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Peserta unjuk rasa membentangkan poster saat melakukan aksi damai di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut ada berbagai macam alasan anak di bawah umur ikut aksi 22 Mei bahkan sampai terlibat kerusuhan di hari itu.

    Baca: Polisi Dikritik Hentikan Kerusuhan 22 Mei dengan Kekerasan

    Komisioner KPAI Jasa Putra mengatakan bahkan beberapa anak yang ia wawancarai di rumah aman milik Kementerian Sosial mengatakan ia ikut dalam unjuk rasa karena diajak guru mengaji. “Ada yang dari Tasik itu ada guru ngaji yang bawa,” kata Jasra di kantornya, Senin 27 Mei 2019.

    KPAI mencatat setidaknya ada 52 anak-anak yang terciduk dalam kerusuhan 22 Mei. Saat ini, mereka berada di rumah aman yang dikelola Kementerian Sosial. KPAI pun sudah menemui mereka untuk menanyakan motivasi mengikuti unjuk rasa bahkan terlibat dalam kerusuhan.

    Ketua KPAI, Susanto secara khusus menyoroti kasus ini. Ia mengatakan karena banyak anak memiliki kelekatan dengan guru agama, baik di lingkungan pendidikan maupun di komunitas tempat tinggal, maka sang anak mudah saja diajak untuk terlibat hal semacam ini.

    Ia mengimbau agar guru agama tidak mengajak anak muridnya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Karena undang-undang pun, kata dia, tidak membolehkan hal tersebut.

    Baca: Kemensos Tangani 52 Anak Tersangkut Kerusuhan 22 Mei

    Selain ajakan guru agama, ada pula anak lainnya yang mengaku memang berinisiatif sendiri datang ke lokasi kerusuhan. Ada yang ingin melihat demonstrasi, ada yang diajak teman, bahkan ada pula yang mengaku terjebak dalam situasi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.