Lokataru Menilai Penggunaan Pasal Makar Bersifat Politis

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengingatkan aparat hukum untuk hati-hati menggunakan pasal makar untuk menjerat sejumlah aktivis yang menyuarakan people power. Harris bahkan melihat permasalahan makar ini politis karena lebih banyak menyeret pendukung Prabowo Subianto.

    Baca: Hermawan Susanto Ancam Jokowi Dikenal Pendiam dan Saleh

    “Kalau kategori makar, memang cuma ada di KUHP. Tapi pasal dan definisi tersebut harus hati-hati digunakannya. semua unsurnya harus dipenuhi,” kata Haris saat dihubungi Tempo pada Rabu, 15 Mei 2019.

    Sebelumnya, sejumlah orang dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan makar. Sebut saja mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen, politikus senior Partai Gerindra Permadi, aktivis Lieus Sungkharisma, hingga pengacara Eggi Sudjana. Adapun Eggi Sudjana bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelaku makar.

    Haris menyebut, saat ini dirinya tak ingin menerka-nerka apakah polisi memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Eggi. “Saya tidak pegang fakta, atau memang faktanya cuma bacot ya. Saya rasa belum kuat," kata Harris.

    Harris mengatakan pasal makar tak bisa digunakan jika hanya sebatas omongan dari seseorang. Polisi harus bisa membuktikan sejauh mana kekuatan untuk makar disiapkan atau cara yang akan ditempuh.

    Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa makar dalam konteks hukum diatur dalam Pasal 104, 106, dan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  yang pada intinya diartikan ingin membunuh presiden dan wakil presiden, memisahkan diri sebagian wilayah negara, dan menggulingkan kekuasaan dengan kekerasan.

    Fickar berujar dalam konteks negara demokrasi, ketentuan makar tidak lagi relevan lantaran Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden.

    Penerapan pasal makar itu, kata dia, lebih tepat diterapkan pada perbuatan yang bersifat teror. Namun, kata dia, aparat kini cenderung menyederhanakan pengertian makar dengan aksi unjuk rasa. Demikian juga dengan people power, padahal makar itu substansinya teroris.

    Baca: Tersangka Makar Eggi Sudjana Sebut 4 Alasan Tak Bisa Ditahan 

    “Penuntutan makar akhir-akhir ini bukan semata kasus hukum, tetapi lebih bernuansa politis,” ujar Fickar saat dihubungi Tempo pada Rabu, 15 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.