INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah, yang juga Ketua Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR, mengajak semua komponen bangsa kembali pada kesepakatan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara—yang telah menjadi konsensus dasar sejak negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa—dalam menyikapi pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 ini.
Hal itu diungkapkan saat menjadi narasumber focus group discussion bertajuk "Menyelamatkan Agenda Demokrasi Bangsa" bersama Persatuan Alumni GMNI di Kota Malang Kamis, 2 Mei 2019. Kepada segenap komponen bangsa, Basarah meminta untuk berpikir jernih dan menghormati proses rekapitulasi berjenjang yang saat ini tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Juga:
Permintaan tersebut menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama 3 yang meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin lantaran tudingan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, serta masif dalam proses Pemilu 2019.
"Salah satu prinsip bernegara yang telah kita sepakati adalah Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (nomokrasi), sehingga pelaksanaan demokrasi memerlukan aturan main yang harus ditaati semua pihak, tanpa terkecuali. Dalam hal terjadi dugaan kecurangan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, silakan menempuh jalur hukum yang ada," kata doktor Hukum Universitas Diponegoro tersebut.
Basarah menjelaskan, sistem peradilan pemilu (electoral justice system) telah demikian lengkap mengatur mekanisme juga saluran penyelesaian pelanggaran pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan untuk menangani pelanggaran pemilu, diserahkan kepada Bawaslu. Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bertugas menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau dugaan tindak pidana pemilu.
Baca Juga:
Dalam hal pelanggaran administrasi, pemilu ditangani Bawaslu. Jika pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika menyangkut pelanggaran pidana pemilu, diselesaikan oleh Sentra Gakumdu/Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri atas tiga unsur, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.
"Pun demikian dalam hal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka muaranya adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi semua saluran penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu sudah tersedia. Mari kita bawa segala permasalahan pemilu ini ke dalam ruang sidang institusi negara resmi sehingga tidak harus menempuh cara-cara di luar mekanisme hukum," kata Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan ini.
Basarah juga mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu beserta jajarannya yang telah berkorban tenaga, bahkan nyawa untuk menyukseskan pemilu serentak 2019. Meski demikian, masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu ini. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemilu ini bisa mempersatukan seluruh anak bangsa serta mencegah perpecahan.
"Bagaimana pun pemilu sudah usai. Meski berbagai lembaga survei kredibel menempatkan Jokowi—Kiai Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya, kita hormati penyelenggara pemilu yang sedang bekerja sampai penetapan hasil rekapitulasi suara secara nasional Pemilu 2019 diumumkan pada waktunya," ucapnya.
Karena itu, kata Basarah, setiap pihak hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat provokatif dan menyimpang dari jalur hukum. Kalau kita bisa melewati ujian atau tikungan tajam demokrasi ini, tentunya Indonesia akan menjadi rujukan negara-negara lain di dunia sebagai negara demokrasi yang sukses melaksanakan pemilu serentak yang aman, damai, juga demokratis," tuturnya.
Basarah mengajak semua pihak membangun tradisi bernegara yang sehat. “Pemilu sekadar agenda demokrasi lima tahunan yang tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Setiap perselisihan pemilu, pijakan, dan pedoman penyelesaiannya harus kita kembalikan ke aturan main yang ada,” katanya.(*)
