Basarah: Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Harus Menyatukan Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam acara seminar kebangsaan dengan acara tunggal pidato kebangsaan bertajuk

    Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam acara seminar kebangsaan dengan acara tunggal pidato kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia" di aula Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada Rabu malam, 3 April 2019.

    INFO NASIONAL - Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi langsung dari penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berpijak pada sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Karena disandarkan pada sila keempat, maka pelaksanaan demokrasi Pancasila harus menyatukan bangsa bukan malah memecah belah bangsa.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam acara seminar kebangsaan dengan acara tunggal pidato kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia" ,  di hadapan 1.000 peserta lintas profesi, agama, dan keyakinan. Acara yang dihelat di aula Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada Rabu malam, 3 April 2019, di Malang, Jawa Timur, ini bekerja sama dengan Universitas Kanjuruan Malang

    Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Malang Raya ini memaparkan bahwa hakikat dari pemilu adalah wujud dari daulat rakyat. Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan, dengan tujuan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya sila Keadilan Sosial. Pelaksanaan pemilu juga tidak bisa dilepaskan dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

    Bukan hanya itu, agenda pemilu adalah tunggal yaitu untuk memilih pemimpin bangsa. Agenda pemilu bersifat nasional. Karena itulah segenap peserta pemilu tidak perlu lagi mempersoalkan konsensus nasional kebangsaan dan kenegaraan yang sudah final disepakati.

    "Segenap peserta pemilu tidak boleh memberikan ruang kepada siapa pun untuk menunggangi pesta demokrasi ini dengan tujuan menghancurkan bangsa Indonesia. Segenap peserta pemilu harus taat dan patuh kepada aturan yang ada, sebagaimana tertera dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," tutur Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

    Pada bagian lain, penerima Best Achiever in Legislator tahun 2018 dari Obsession Awards itu, kembali menekankan bahwa pemilu merupakan agenda rutin lima tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu jangan sampai mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa.

    "Ingat, lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi, dan lawan berdebat adalah teman berpikir. Ingat, pemilu bukan segala-galanya, yang paling penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa," ucap Wasekjen DPP PDI Perjuangan itu.

    Ketua Badan Sosialiasi 4 Pilar MPR RI itu juga meminta kepada segenap masyarakat dan pemilih, untuk jeli dan memeloloti dengan seksama rekam jejak kontestan peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar rakyat jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Sehingga, adagium Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan) betul-betul dapat diterapkan dengan tepat di  negara Pancasila.

    "Saya mengajak rakyat Indonesia harus objektif dan sungguh-sungguh dalam  memberikan penilaian kepada segenap kontestan. Masih ada waktu untuk berpikir dan merenung dan menjatuhkan pilihan pada 17 April yang akan datang. Ingat, pemilu merupakan Mahkamah Rakyat, di mana rakyat yang menjadi hakim yang akan memutuskannya. Karena itulah jangan sampai salah dalam memilih pemimpin," kata Basarah. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.