Pesan Dubes Agus Maftuh kepada Rizieq Shihab: Jangan Tebar Fitnah

Reporter

Pangeran Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Putra Tertua Raja Salman bersama Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyatakan, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab telah melakukan fitnah terhadap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Jangan kotori kesucian Makkah Madinah dengan menebar Kalimatul fitan as-Syani’ah (kata-kata penuh fitnah yang keji)," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 3 April.

Berita terkait: Kemlu Tak Akan Laporkan Rizieq Shihab Terkait Tuduhan di Video

Dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial, Rizieq menuding Retno Marsudi sengaja mengarahkan staf KBRI dan KJRI di Arab Saudi untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Rizieq pun menyebut perbuatan Retno mengancam kebebasan dari para staf tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memang mengunjungi KJRI di Jedah, 4 Maret 2019. Menurut Agus, kedatangan Menteri Retno ke Arab Saudi itu bertujuan meresmikan Pelayanan Satu Atap di KJRI Jeddah. Agus juga meyakinkan bahwa Retno tidak berkunjung ke KBRI Riyadh yang berjarak 1.100 kilometer dari Jeddah.

"Tuduhan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) dalam video yang dibuat di Kota Suci Madinah tersebut adalah merupakan fitnah," kata Agus.

Agus menegaskan, tugas KBRI adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada semua WNI yang sudah atau sedang berada di Arab Saudi. "Salah satunya adalah menerbitkan, memperpanjang paspor dan juga menerbitkan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), bukan mencabut paspor-paspor WNI," kata Agus.

Ia meminta Rizieq Shihab tak terus menerus menyebar fitnah. Ia mengajak Rizieq untuk mengingat salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, yang menyebut pembuat dan penebar fitnah, caci-maki tidak akan masuk surga.

Agus Maftuh menambahkan, sebagai pelayan warga negara Indonesia di Arab Saudi, ia mengingatkan masyarakat Indonesia di Arab Saudi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan di sini. Di antara undang-undang itu ada yang dikenal dengan Nidham Mukafafah Jara'im Al Muklumatiyyah.

"Ini Undang-Undang tentang Pemberantasan Kejahatan Informasi termasuk di dalamnya adalah pemberantasan penyebaran berita bohong dan fitnah.
Undang-undang ini juga dikenal dengan nama Saudi Anti-Cybercrime Law (SACL). Ini bisa menjerat siapa saja yang melakukan cybercrime di wilayah Arab Saudi dengan sangsi hukum yang sangat berat," kata Agus Maftuh.

Intinya, menurut Agus Maftuh, KBRI menghimbau WNI di Arab Saudi berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital dan berinterkasi di dunia maya. "Harus mematuhi peraturan Kerajaan Arab Saudi."

Baca: Kemlu Jawab Video Rizieq Shihab Soal Arahan Menlu di Pilpres

–– ADVERTISEMENT ––





PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

1 hari lalu

PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyebut pembicaraan dengan Israel perlu dilakukan untuk mempertanyakan nasib Palestina.


Isu Pertemuan Rahasia dengan Israel, Pengamat Anggap Langkah Kemenlu Sudah Tepat

2 hari lalu

Isu Pertemuan Rahasia dengan Israel, Pengamat Anggap Langkah Kemenlu Sudah Tepat

Indonesia dilaporkan mengirim delegasi ke Israel untuk menggelar pertemuan rahasia. Kemenlu RI membantah.


Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

12 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

12 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

13 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

14 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

14 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

26 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.


Kemenlu RI Minta Kedubes Jerman Proses Visa WNI Pemegang Paspor Tanpa Tanda Tangan

45 hari lalu

Kemenlu RI Minta Kedubes Jerman Proses Visa WNI Pemegang Paspor Tanpa Tanda Tangan

Kemenlu menyampaikan paspor yang tidak memiliki kolom tanda tangan pemegang paspor, maka tanda tangan diterapkan pada halaman 46 dan 47


Situasi di Taiwan Memanas, Kemenlu Diminta Waspada

52 hari lalu

Situasi di Taiwan Memanas, Kemenlu Diminta Waspada

Semua persiapan perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi kepanikan pada waktu evakuasi