Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Megawati: Golput Itu Pengecut, Tak Punya Harga Diri

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kedua kiri) bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. Rakornas tersebut menghasilkan rekomendasi politik yaitu penugasan kepada seluruh kader PDIP untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan yaitu ideologi Pancasila. ANTARA
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kedua kiri) bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. Rakornas tersebut menghasilkan rekomendasi politik yaitu penugasan kepada seluruh kader PDIP untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik pemerintah pusat tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan yaitu ideologi Pancasila. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri meminta kepada kadernya untuk memberikan hak pilih pada pemilihan umum April mendatang. Menurutnya, tidak memberikan pilihan atau golput merupakan sikap pengecut.

Baca: Megawati Dorong Kader ke TPS saat Pencoblosan

Hal itu disampaikannya dalam kampanye yang digelar di Gedung Olahraga Pandawa Solo Baru, Sukoharjo, Ahad, 31 Maret 2019. "Sebagai warga negara Indonesia jangan golput, golput itu pengecut," katanya dalam orasinya.

Menjelang pemilihan umum pada 17 April 2019, Megawati merasa yakin ajakan kepada masyarakat untuk tidak memberikan hak pilih akan semakin besar. Hal itu dilakukan dengan modus seolah-olah PDIP sudah dipastikan menang.

Mereka akan mempengaruhi pikiran para pemilih bahwa memberikan suara ke TPS merupakan hal yang sia-sia belaka. Megawati meminta para kadernya untuk langsung menolak ajakan untuk golput itu secara terang-terangan. "Bilang saja saya akan memberikan hak suara," kata Megawati menyarankan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Golput itu pengecut, tidak punya harga diri, tidak usah jadi WNI," kata Megawati yang disambut sorak sorai pendukungnya. Menurutnya, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia harus dibuktikan melalui mngikuti pemilihan.

Baca: Kampanye PDIP, Megawati Hadir Lewat Resep Nasi Goreng

Acara kampanye tersebut dihadiri oleh ribuan kader dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Selain Megawati, Puan Maharani juga memberikan orasinya dalam kampanye tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

5 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Gibran Ikut Susun Kabinet, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Wapres Hanya Ban Serep

Feri Amsari menanggapi soal Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengambil bagian dalam menyusun kabinet mendatang.


Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

9 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri acara Apdesi di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.


Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

9 jam lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

9 jam lalu

Ketua Umum Ganjarian Mohamad Guntur Romli saat deklarasi Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023. Mereka menilai Ganjar sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo alias Jokowi. TEMPO/Subekti.
Ganjar Putuskan Jadi Oposisi, Guntur Romli: Itu Suasana Kebatinan di PDIP

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan pilihan Ganjar Pranowo yang mutuskan jadi oposisi pemerintahan Prabowo bukan sikap resmi partainya.


Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

10 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.


Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

10 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024


Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

11 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.


Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.


Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.