Ridwan Kamil Usul SD, SMP & SMA/SMK Dibangun di Satu Lokasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu sore pada 23 Maret 2019.

INFO JABAR - Pemdaprov Jawa Barat berkomitmen terus meningkatkan akses pendidikan agar semakin luas. Tidak hanya di satu tingkatan pendidikan, namun di semua level atau jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

Untuk itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu gedung atau lokasi. 

"Kami mohon izin mengajukan gagasan, kami ingin membangun, misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB ke mana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dalam sambutannya saat menghadiri acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu sore, 23 Maret 2019.

Menurut Emil, hal tersebut perlu dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan.

"Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal lima ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut," ujar Emil.

"Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi, apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ," katanya.

Emil mengatakan, bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis. Di mana, jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi.

"Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah. Sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga orang yang konsep, Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh," tuturnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan Gubernur Emil. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju, dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota," ucapnya.

Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Meskipun menurut undang-undang, penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.

Hadir pada acara tersebut antara lain Bupati Garut Rudy Gunawan, para pejabat teras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika.

Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat, yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung. (*)






Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

6 hari lalu

Pemerintah Terbitkan Regulasi Mobil Listrik Konversi, Apa Kata Wuling?

Kemenhub menerbitkan regulasi baru yang mengatur tentang konversi mobil berbahan bakar minyak menjadi mobil listrik, apa kata Wuling?


Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

21 hari lalu

Jangan Salah, Begini Cara Membedakan SPBU Milik Pemerintah dan Swasta

Cara membedakan SPBU milik pemerintah dan swasta adalah dengan melihat kode angkanya.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Bivitri Susanti: DPR Melanggar Konstitusi Bila Buru-buru Ketok Palu RKUHP

17 Juni 2022

Bivitri Susanti: DPR Melanggar Konstitusi Bila Buru-buru Ketok Palu RKUHP

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan pemerintah dan DPR melanggar konstitusi bila buru-buru mengesahkan RKUHP karena sifatnya RUU operan


PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

17 Juni 2022

PSHK Menilai RKUHP Tidak Bisa Langsung Disahkan

Menurut PSHK, RKUHP harus kembali dibahas pada Pembicaraan Tingkat I terhadap keseluruhan draf.


Pertimbangan Thailand Izinkan Ganja

9 Juni 2022

Pertimbangan Thailand Izinkan Ganja

Thailand dekriminalisasi ganja. Pemerintah Negeri Gajah punya beberapa alasan dalam menerapkan beberapa peraturan barunya.


Pemerintah Bakal Cairkan Bonus Peraih Medali SEA Games Vietnam Pekan Ini

6 Juni 2022

Pemerintah Bakal Cairkan Bonus Peraih Medali SEA Games Vietnam Pekan Ini

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan bonus untuk para atlet peraih medali di SEA Games Vietnam cair sebelum Jumat, 10 Juni 2022.


Azyumardi Azra: Kami Ingin Dewan Pers Jadi Mitra Kritis Pemerintah

4 Juni 2022

Azyumardi Azra: Kami Ingin Dewan Pers Jadi Mitra Kritis Pemerintah

Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, berharap lembaganya bisa menjadi mitra kritis pemerintah.


Elemen Masyarakat Dukung Pemerintah Libas Mafia Tanah

25 Mei 2022

Elemen Masyarakat Dukung Pemerintah Libas Mafia Tanah

Dimas Tri Nugroho mendukung pemerintah menindak tegas mafia tanah.


Temukan Buku Tabungan Ayah, Pria Chile Ini Tuntut Pemerintah Bayar Rp17,5 Miliar

19 Mei 2022

Temukan Buku Tabungan Ayah, Pria Chile Ini Tuntut Pemerintah Bayar Rp17,5 Miliar

Mahkamah Agung Chile kini tengah membahas gugatan seorang pria yang meminta pemerintah membayar uang tabungan sang ayah sejak puluhan tahun lalu