Menpora Imam Nahrawi Bantah Terima Suap Dana Hibah KONI

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemuda Olah Raga, Iman Nahrawi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI, Kamis 24 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Menteri Pemuda Olah Raga, Iman Nahrawi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI, Kamis 24 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi  membantah tudingan menerima uang Rp1,5 miliar dalam kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 2018.

    Baca: Jaksa Beberkan Daftar Penerima Suap KONI, Ada Nama Menpora

    "Saya pastikan saya tidak terlibat," kata Imam Nahrawi di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 22 Maret 2019.

    Jaksa KPK sebelumnya membeberkan daftar pembagian dana hibah sejumlah total Rp3,4 miliar yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy. Di dalamnya terdapat pembagian yang disebut-sebut untuk Menpora Imam Nahrawi.

    Imam Nahrawi menyatakan bersedia hadir jika penyidik KPK memerlukan keterangannya. "Saya siap hadir. Tapi jangan bangun opini yang tidak sesuai fakta hukum," kata dia.

    Kasus ini bermula dari penangkapan sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Selasa, 18 Desember 2018. Setelah penangkapan itu, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Dua di antaranya adalah Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy sebagai tersangka pemberi suap.

    Baca: Saksi Sebut Sekjen KONI Daftarkan Rp 1,5 Miliar untuk Menpora

    Tiga orang tersangka lain dari Kemenpora, yaitu Deputi IV Kemenpora Mulyana, pejabat pembuat komitmen di Kemenpora, Adhi Purnomo dan Staf Kementerian Kemenpora Eko Triyanto. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.