Mahyudin: Berbuat Baik Adalah Realisasi dari Empat Pilar

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerja sama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis, 21 Maret 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Mahyudin di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerja sama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis, 21 Maret 2019.

    INFO NASIONAL - Belajar berbuat baik dan mempelajari kebaikan orang lain adalah salah satu cara untuk mengaplikasikan Empat Pilar MPR. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain sehingga mengakibatkan kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tak tampak. Selain itu, jangan suka sombong karena tidak ada faedahnya. Namun berbuat baik karena orang baik akan diterima semua orang.

    Seperti umat Islam, jadilah umat Islam yang baik. Ikuti saja lim rukun Islam, yakni syahadat, salat, puasa, zakat, dan naik haji. Kalau semua rukun itu dilakukan dengan baik, ikhlas semata karena Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat.

    "Empat pilar itu sudah ada dalam diri kita sendiri, tinggal mau atau tidak. Jangan sampai kita kalah sama keburukan. Kalau kita bisa mengalahkan kejahatan, itulah sebagian nilai-nilai Empat Pilar itu,” kata Mahyudin menjawab pertanyaan salah seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis, 21 Maret 2019.

    Pancasila, sebagai salah satu dari Empat Pilar MPR, kata Mahyudin, mencakup semua tingkah laku dan sopan santun yang dimiliki bangsa Indonesia. “Karena itu, asal berperilaku baik, sesuai dengan tata krama dan sopan santun bangsa Indonesia, berarti kita sudah mengaplikasikan empat pilar dalam kehidupan sehari hari,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Mahyudin menyampaikan kritiknya terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai sangat mahal. Akibat mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kata Mahyudin, banyak pejabat yang sengaja mencari pengusaha yang mau membiayai ongkos politik. Sebagai kompensasi adalah proyek atau lahan.

    "Pejabat seperti ini tidak akan banyak memikirkan rakyatnya. Karena, dia lebih memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal politik kepada pengusaha yang telah membantu. Itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat korupsi,” kata Mahyudin. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.