Tiga Alasan Keluarga Korban Penculikan Terpaksa Mendukung Jokowi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019.  ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

    Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

    TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997/1998 menyatakan menolak calon presiden Prabowo Subianto yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Kendati begitu, para keluarga korban sebenarnya tak menaruh harapan besar pada calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

    Baca: Mafindo: Hoaks di Januari Banyak Serang Prabowo Ketimbang Jokowi

    Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bimo Anugerah, misalnya, pesimistis Jokowi akan membentuk pengadilan HAM adhoc seumpama terpilih kembali menjadi presiden. "Karena di lingkaran Pak Jokowi sendiri mereka adalah pelaku-pelaku saat itu," kata Utomo dalam konferensi pers di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

    Jokowi selama ini dikritik lantaran mengangkat Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebab, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, di antaranya penculikan aktivis 1997/1998 dan peristiwa Timor Timur 1999.

    Tak cuma itu, pemerintahan Jokowi juga disorot lantaran didukung oleh sejumlah purnawirawan yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Ada nama Sutiyoso, Abdullah Makhmud Hendropriyono, hingga Muchri Purwoprandjono. Ketiganya diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

    Selama memerintah pun, Jokowi belum kunjung merealisasikan janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan memberikan rapor merah terkait penuntasan kasus HAM selama empat tahun Jokowi menjabat presiden.

    Baca: Bahar bin Smith: Jokowi, Tunggu Saya Keluar

    "Belum ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Choirul dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

    Berikut sejumlah alasan keluarga korban penghilangan paksa masih mau mendukung Jokowi kendati capres inkumben itu memiliki banyak catatan.

    1. Masih yakin Jokowi mendengarkan suara para keluarga korban
    Utomo mengaku yakin Jokowi masih mendengar suara keluarga korban. Dia pun tak meminta hal yang muluk dari pemerintah selain dukungan konkret. "Saya percaya Bapak Jokowi masih punya mata dan telinga. Yang kami minta tidak banyak, dukungan konkret saja selama kami masih punya nafas," kata Utomo.

    2. Pilihan yang ada cuma dua
    Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan (korban penculikan), mengaku marah tiap kali bertemu dengan pihak pemerintah. Dia juga mengaku marah saat bertemu dengan Jokowi pada 31 Mei 2018 lalu. Namun, Paian merasa tak memiliki pilihan lain. "Coba ada kandidat lain yang bisa kita harapkan, ya mungkin kami akan pilih itu," kata Paian.

    3. Khawatir tak ada harapan penuntasan kasus jika Prabowo yang terpilih
    Keluarga korban aktivis yang dihilangkan paksa ini khawatir kemungkinan penuntasan kasus akan tertutup seumpama Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Sebab, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu diduga terlibat secara langsung dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis.

    Prabowo ketika itu menjadi pemimpin Tim Mawar--tim yang diduga melakukan penculikan. "Kalau Prabowo yang terpilih itu pintu tertutup," kata Paian Siahaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.