Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Alasan Keluarga Korban Penculikan Terpaksa Mendukung Jokowi

image-gnews
Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019.  ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997/1998 menyatakan menolak calon presiden Prabowo Subianto yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Kendati begitu, para keluarga korban sebenarnya tak menaruh harapan besar pada calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Mafindo: Hoaks di Januari Banyak Serang Prabowo Ketimbang Jokowi

Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bimo Anugerah, misalnya, pesimistis Jokowi akan membentuk pengadilan HAM adhoc seumpama terpilih kembali menjadi presiden. "Karena di lingkaran Pak Jokowi sendiri mereka adalah pelaku-pelaku saat itu," kata Utomo dalam konferensi pers di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Jokowi selama ini dikritik lantaran mengangkat Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebab, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, di antaranya penculikan aktivis 1997/1998 dan peristiwa Timor Timur 1999.

Tak cuma itu, pemerintahan Jokowi juga disorot lantaran didukung oleh sejumlah purnawirawan yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Ada nama Sutiyoso, Abdullah Makhmud Hendropriyono, hingga Muchri Purwoprandjono. Ketiganya diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Selama memerintah pun, Jokowi belum kunjung merealisasikan janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan memberikan rapor merah terkait penuntasan kasus HAM selama empat tahun Jokowi menjabat presiden.

Baca: Bahar bin Smith: Jokowi, Tunggu Saya Keluar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Belum ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Choirul dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Berikut sejumlah alasan keluarga korban penghilangan paksa masih mau mendukung Jokowi kendati capres inkumben itu memiliki banyak catatan.

1. Masih yakin Jokowi mendengarkan suara para keluarga korban
Utomo mengaku yakin Jokowi masih mendengar suara keluarga korban. Dia pun tak meminta hal yang muluk dari pemerintah selain dukungan konkret. "Saya percaya Bapak Jokowi masih punya mata dan telinga. Yang kami minta tidak banyak, dukungan konkret saja selama kami masih punya nafas," kata Utomo.

2. Pilihan yang ada cuma dua
Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan (korban penculikan), mengaku marah tiap kali bertemu dengan pihak pemerintah. Dia juga mengaku marah saat bertemu dengan Jokowi pada 31 Mei 2018 lalu. Namun, Paian merasa tak memiliki pilihan lain. "Coba ada kandidat lain yang bisa kita harapkan, ya mungkin kami akan pilih itu," kata Paian.

3. Khawatir tak ada harapan penuntasan kasus jika Prabowo yang terpilih
Keluarga korban aktivis yang dihilangkan paksa ini khawatir kemungkinan penuntasan kasus akan tertutup seumpama Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Sebab, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu diduga terlibat secara langsung dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis.

Prabowo ketika itu menjadi pemimpin Tim Mawar--tim yang diduga melakukan penculikan. "Kalau Prabowo yang terpilih itu pintu tertutup," kata Paian Siahaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

3 jam lalu

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan dalam wawancara doorstop dengan awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

4 jam lalu

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono yang juga bakal calon gubernur Jawa Tengah, memberi pernyataan kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

5 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

6 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

7 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menemui presiden Uni Emirat Arab (UEA) Yang Mulia Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin, 13 Mei 2024. Foto Tim Media Prabowo
Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.


Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

Prabowo mengatakan, pengalamannya di militer tak akan memengaruhi kebijakan di pemerintahan yang bakal dia pimpin.


Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

8 jam lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.