Kementerian Agraria Siap Buka Data HGU

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menghadiri Pembukaan Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan bahwa kementeriannya siap membuka data kepemilikan sertifikat hak guna usaha atau HGU kepada publik. "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan undang-undang mengenai hak privat pemegang hak," kata Horison kepada Tempo, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca juga: Tiga LSM Minta soal HGU Prabowo Tak Dijadikan Dagangan Politik

Horison mengatakan kementeriannya masih berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuka data HGU. Namun, ia belum mengetahui perkembangan koordinasi itu sudah sejauh mana. "Nanti saya cek sudah sampai di mana prosesnya," katanya.

Persoalan HGU mencuat setelah calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, menyinggung lahan ratusan ribu hektare yang dimiliki lawannya, Prabowo Subianto, dalam debat capres kedua, pada 17 Februari 2019.

Prabowo membenarkan pengelolaan lahan ratusan ribu hektare tersebut. Namun, dia menyatakan bahwa status lahan tersebut HGU. Sehingga, ia siap jika sewaktu-waktu harus mengembalikan kepada negara.

Dalam video yang diunggah Greenpeace di akun Twitternya @GreenpeaceID, lembaga swadaya masyarakat itu menyatakan sektor sumber daya alam masih rawan dikorupsi. Mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi, Greenpeace menyatakan potensi kerugian negara di sektor kehutanan sepanjang 2003-2014 mencapai Rp 799 triliun.

Salah satu sebabnya adalah lemahnya pengawasan dan tidak transparannya kepemilikan HGU. Greenpeace menyatakan untuk mengurangi kerawanan itu pemerintah harus membuka dokumen HGU kepada publik. "53 ribu petisi online belum bisa membuat pemerintah membuka dokumen itu kepada publik."

Baca juga: Jokowi Singgung Lahan Prabowo, Luhut: Tidak Menyerang Pribadi

Padahal Mahkamah Agung telah mewajibkan Badan Pertanahan Nasional untuk membuka informasi HGU kepada publik. Greenpeace menyatakan transparansi dokumen HGU sejalan dengan pembaruan agraria, kebijakan satu peta, dan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang diinisiasi KPK.

Menurut Greenpeace, bila informasi HGU dibuka, akuntabilitas negara dalam penerbitan HGU dapat meningkat. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut mengawasi terjadinya korupsi sektor sumber daya alam yang berkelindan dengan deforestasi.






Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

12 hari lalu

Kementerian ATR / BPN Ajak Masyarakat Wujudkan Reforma Agraria

Kementerian ATR/BPN mengajak masyarakat aktif terlibat dalam upaya mewujudkan reforma agraria.


KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

33 hari lalu

KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

Nurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.


Jokowi Sentil Swasta dan BUMN: Dikasih Konsesi, tapi 20 Tahun Dibiarkan Menganggur

48 hari lalu

Jokowi Sentil Swasta dan BUMN: Dikasih Konsesi, tapi 20 Tahun Dibiarkan Menganggur

Jokowi mengeluhkan banyaknya aset negara dipinjamkan ke swasta maupun BUMN yang berakhir menjadi aset tidur yang dibiarkan menganggur.


Petani Jambi Akan Menginap di Kementerian ATR/BPN, Tagih Janji Redistribusi Lahan

55 hari lalu

Petani Jambi Akan Menginap di Kementerian ATR/BPN, Tagih Janji Redistribusi Lahan

Selama dua tahun terakhir, petani dari Kabupaten Tanjung Jabung dipertemukan dengan staf atau direktur jenderal, tetapi tidak ada hasilnya.


Petani Jambi Tuntut Redistribusi Lahan PT Kaswari Unggul ke Menteri ATR/BPN

56 hari lalu

Petani Jambi Tuntut Redistribusi Lahan PT Kaswari Unggul ke Menteri ATR/BPN

Puluhan petani dari Kabupaten Tanjung Jabung menuntut keadilan perusahaan yang 21 tahun beroperasi di wilayah mereka tetapi tidak punya HGU.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pekan lalu sempat menghadiri acara KAHMI di Palu bersama Jusuf Kalla.


Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

Polda Metro Jaya mengatakan pihak keluarga mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan menolak autopsi


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Ketua RT: Pejabat tapi Suka Nyapa Warga

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Ketua RT: Pejabat tapi Suka Nyapa Warga

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia hari ini, Jumat, 2 Desember 2022


Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Coba Hubungi sejak Kemarin

2 Desember 2022

Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Coba Hubungi sejak Kemarin

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia hari ini, Jumat, 2 Desember 2022.


Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

12 November 2022

Ingin Membeli Apartemen Pahami Dahulu Status Kepemilikannya, Apa Itu HPL?

Sebelum memutuskan membeli apartemen, pahami dan pelajari dulu mengenai status kepemilikannnya. Apa itu HPL, SHM, HGU dan HGB?