Moeldoko Sebut Pemisahan KLHK Tergantung Evaluasi Hasil Kinerja

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan sikap pemerintah terkait insiden pembunuhan pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua. Konferensi pers dilakukan di Gedung Bina Graha, Jakarta, 5 Desember 2018. Biro Humas KSP

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan sikap pemerintah terkait insiden pembunuhan pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua. Konferensi pers dilakukan di Gedung Bina Graha, Jakarta, 5 Desember 2018. Biro Humas KSP

    TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemisahan atau penggabungan kementerian/lembaga bersifat dinamis tergantung dari evaluasi kinerja pemerintah. Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang berkeinginan memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) andai memenangkan pemilihan presiden 2019.

    "Sepertinya belum bisa kami jawab secara pasti hari ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2019. Moeldoko menjelaskan dalam perubahan struktur kelembagaan pemerintah pasti mengedepankan efektivitas dan efisiensi. "Apakah yang ada sekarang efisien dan efektif atau tidak."

    Baca: Prabowo Wacanakan Pemisahan KLHK, KLHK: Terserah Presiden

    Moeldoko mencontohkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pertama kali menjabat. Dalam penyusunan kabinetnya, SBY memutuskan memisahkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi dua, yakni Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. "Nah apakah ke depan bersatu lagi? Itulah kira-kira. Semuanya bersifat dinamis," ujarnya.

    Sebelumnya, dalam debat kedua calon presiden, Prabowo ditanya terkait langkah strategisnya untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan. Ia pun menjawab akan memisahkan KLHK.

    Dalam jawabannya, Prabowo heran mengapa masalah kehutanan dan lingkungan hidup diurus oleh satu kementerian. Menurut dia, kompleksnya masalah kehutanan dan lingkungan hidup seharusnya diurus oleh kementerian yang berbeda.

    Simak: Prabowo Wacanakan Pecah KLHK, Begini Kata Walhi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.