Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cuitan Viral, Bos Bukalapak Mengaku Diundang Jokowi ke Istana

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pendiri dan CEO Bukalapak.com Ahmad Zaky tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019. TEMPO/Subekti
Pendiri dan CEO Bukalapak.com Ahmad Zaky tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan dengan Founder dan CEO Bukalapak Achmad Zaky di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.

Baca: Setelah Uninstall Bukalapak, Hastag #ShutDownJokowi Viral

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 30 menit. Achmad Zaky mengungkapkan Jokowi yang mengundangnya untuk bertemu pascaviral cuitannya mengenai industri 4.0. "Presiden yang mengundang. Makanya saya terima kasih sekali diluangkan waktu untuk ngobrol secara pribadi," kata Zaky.

Secara pribadi, kata Zaky, dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan meluruskan cuitannya yang viral. Zaky mengatakan bahwa ia dan Jokowi banyak berdiskusi mengenai rancangan pemerintah untuk membuat Indonesia maju. "Saya apresiasi apa yang dilakukan pemerintah dan pemerintah sudah punya plan membuat Indonesia maju berbasis inovasi," ujarnya.

Menurut Zaky, Bukalapak juga mendukung hal itu. Bahkan, Bukalapak juga mengembangkan pusat riset di Bandung dan berencana membuka di Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Ia berharap bisa berkaborasi dengan pemerintah. "Semangatnya membuat Indonesia maju berbasis riset inovasi SDM berkualitas. Itu yang kita sepakati," katanya.

Pertemuan Jokowi dan Zaky berlangsung pada pukul 10.30 WIB. Nama Achmad Zaky belakangan ramai diperbincangkan setelah ia menuliskan kalimat mengenai industri 4.0 di akun Twitter @achmadzaky, pada Rabu, 14 Februari 2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zaky mengatakan adalah omong kosong industri 4.0 kalau budget riset dan pengembangan negara seperti saat ini. Dia menunjukkan data perbandingan dana riset dengan negara-negara lain. Menurut Zaky, dana riset dan pengembangan di Amerika sebesar US$ 511 miliar, Cina US$ 451 miliar, Jepang US$ 165 miliar, Jerman US$ 118 miliar, Korea US$ 91 miliar, Taiwan US$ 33 miliar, Australia US$ 23 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, Singapore US$ 10 miliar, dan Indonesia US$ 2 miliar. "Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin," tulis akun @achmadzaky.

Dalam hitungan beberapa jam, cuitan itu viral hingga muncul tagar #uninstallbukalapak. Beberapa waktu kemudian, akun Achmad Zaky kembali menulis bahwa twit yang dia buat telah viral. "Bangun-bangun viral tweet saya gara-gara 'presiden baru', maksudnya siapa pun, bisa Pak Jokowi juga. Jangan diplintir ya :) lets fight for innovation budget," tulis akun @achmadzaky.

Menurut Zaky, tujuan dari tweetnya adalah menyampaikan fakta bahwa dalam 20 sampai 50 tahun ke depan, Indonesia perlu investasi di riset dan sumber daya manusia kelas tinggi. Dia mengatakan jangan sampai Indonesia kalah sama negara-negara lain.

Baca: Jokowi Diagendakan Bertemu CEO Bukalapak Hari Ini

Zaky juga mengatakan selama ini kebijakan serta dukungan Pemerintah Indonesia sangat menyemangati Bukalapak. "Semoga ke depannya industri teknologi atau industri berbasis pengetahuan semakin maju," ujar Zaky.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

1 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan perkembangan kasus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 24 April 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 jam lalu

Peserta BPJS Kesehatan tengah mengurus kelengkapan administrasi di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.  Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali mengumumkan Perpres kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Tempo/Tony Hartawan
Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu


Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.


Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

4 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.


Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

5 jam lalu

Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), menunjukkan bukti surat terima laporan ke Direktorat Pelayanan laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. JATAM melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia terkait dugaan tindak pidana korupsi keputusan pencabutan ribuan Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan kembali IUP dan Hak Usaha Guna perkebunan kelapa sawit dari 2021 - 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024


Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

5 jam lalu

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengumumkan 10 nama kandidat pimpinan KPK yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, 2 September 2019. TEMPO/Friski Riana
Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?


Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

6 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?


Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

6 jam lalu

Suasana pertemuan saat Pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kandidat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 September 2019. TEMPO/Subekti
Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?


Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya


Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)
Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.