Laporan SIRI Soal Propaganda Rusia Ditolak Polri

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menggunakan jaket saat berorasi di depan massa Forum Alumni Jawa Timur dalam acara deklarasi dukungan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 Februari 2019. Forum Alumni Jawa Timur yang mengklaim diikuti oleh alumni-alumni universitas se-Jawa Timur itu mendeklarasikan dukungannya kepada capres pada Jokowi - Ma'ruf Amin. ANTARA

    Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menggunakan jaket saat berorasi di depan massa Forum Alumni Jawa Timur dalam acara deklarasi dukungan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 Februari 2019. Forum Alumni Jawa Timur yang mengklaim diikuti oleh alumni-alumni universitas se-Jawa Timur itu mendeklarasikan dukungannya kepada capres pada Jokowi - Ma'ruf Amin. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri menolak laporan Serikat Independen Rakyat Indonesia (SIRI) yang mengadukan Presiden Joko Widodo.

    Ketua Umum SIRI, Hasan Basri, enggan menyebut bahwa laporan yang ia ajukan ditolak. "Kami diterima tapi laporannya masih dikonsultasikan. Pihak di sini (petugas SPKT) sepertinya belum siap," kata dia di gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Februari 2019. Dia berharap laporannya terhadap Jokowi tidak diabaikan polisi, karena bisa menimbulkan persepsi buruk di masyarakat.

    Berita terkait: TKN Sebut Melaporkan Jokowi Soal Propaganda Rusia Tak Berdasar

    SIRI melaporkan Jokowi atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks Propaganda Rusia beberapa waktu lalu. Ia menilai ucapan Jokowi itu telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan membuat proses demokrasi terganggu.

    Hasan mengaku sudah menyiapkan barang bukti berupa rekaman video pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Surabaya terkait propaganda Rusia tersebut. Ia juga berharap polisi memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan.

    "Kami minta agar Bareskrim Polri professional dalam menangani kasus ini. Jika ada atau tidak ada soal propaganda Rusia itu tolong dijelaskan kepada masyarakat. Hukum itu tidak boleh tajam ke bawah dan tidak tajam ke atas," kata Hasan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.