Fahri Hamzah: Kasus Ahmad Dhani Jelek untuk Elektabilitas Jokowi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjawab pertanyaan media sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, 17 Juli 2018. Pada 8 Maret 2018, Fahri melaporkan Sohibul Iman atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kasus ujaran kebencian yang membuat Ahmad Dhani dipenjara berdampak tak baik untuk Jokowi.

    Baca juga: Akan Dipindah, Ahmad Dhani Sudah Nikmati Ruang Bebas Perokok

    "Saya mengatakan ini jelek untuk elektabilitas Pak Jokowi ya," kata Fahri di Rutan Cipinang, Rabu 6 Februari 2019. Menurut pendiri Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi itu, suara Jokowi bisa tergerus dengan kasus Ahmad Dhani.

    "Percaya saya deh. Ini bahaya sekali, kalau Pak Jokowi sadar ini habis dia digerus, artinya dia sebagai penanggung jawab hukum nasional kita ini, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dia harusnya mengambil langkah-langkah darurat," kata Fahri.

    Fahri beralasan kasus Ahmad Dhani merusak iklim demokrasi menjelang 70 hari pencoblosan Pemilu Serentak. "Ini juga merusak suasana Pilpres. Begini ini kan menjadi panggung, ya kan? Bagi jatuhnya elektabilitas presiden. Tapi mungkin beliau menikmati jatuhnya elektabilitasnya. Saya nggak tahu," kata Fahri menambahkan.

    Baca juga: Ahmad Dhani Bakal Dipindah ke Penjara di Porong, Sidoarjo

    Fahri Hamzah hari ini menjenguk Ahmad Dhani bersama Fadli Zon di Rutan Cipinang. Dhani bakal dibawa ke Rutan Medaeng, Surabaya untuk menginap sebelum menjalani sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya besok, Kamis 7 Februari 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.