TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berlebihan lantaran mengincar 10 kursi menteri dalam pemerintahan 2019-2024.
Baca juga: Jokowi Terpingkal-pingkal Mendengar Cerita Lucu Cak Imin
JK mengatakan kursi menteri dalam pemerintahan umumnya dibagi rata untuk kalangan politikus dan profesional. Dalam Kabinet Kerja misalnya, sekitar 17 menteri merupakan politikus.
Menteri dari partai politik, kata JK, berasal dari partai-partai yang berperan mendukung kemenangan presiden terpilih. "Kalau ada partai yang mau sepuluh yang lain dapat apa. Kan sama-sama berjuang," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.
Meski begitu keputusan memilih menteri berada sepenuhnya di tangan presiden terpilih nanti. Presiden, menurut dia, akan mempertimbangkan sejauh mana upaya partai untuk memenangkannya dalam pemilihan presiden.
"Partai-partai yang mendukung dengan kursi yang banyak memang juga diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah. Tergantung partainya nanti mendukung. Tapi kalau 10 ya tentu berlebihanlah," ujar JK.
Cak Imin sebelumnya menyatakan ingin mendapat 10 kursi menteri di pemerintahan presiden mendatang. Hal tersebut dia sampaikan saat menerima audiensi dari Muslimat NU Gedung MPR. "Mohon doanya, semoga 2019-2024 Menteri dari kita 10," ujar Cak Imin di Jakarta Selatan, Ahad, 27 Januari 2019.
Baca juga: Cak Imin Optimistis Jokowi Raup Tiga Kali Lipat Suara PKB
Dia mengatakan, dengan memiliki 10 menteri, khususnya di sektor keuangan dan ekonomi, partai akan mampu membawa ekonomi masyarakat lebih cepat makmur dan sejahtera. Namun dia sendiri mengaku belum memikirkan jabatan menteri apa yang ingin dia emban.
PKB saat ini memiliki empat kursi di Kabinet Kerja. Cak Imin mengatakan, mereka adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir.
