Ridwan Kamil Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Jawa Barat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi (rakor) mengenai implementasi penanganan Sungai Citarum di Saung Citarum Harum Sektor 8 di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu (5/12/18).

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi (rakor) mengenai implementasi penanganan Sungai Citarum di Saung Citarum Harum Sektor 8 di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu (5/12/18).

    INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat yang diketuai Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang kini menerapkan dynamic governance atau birokrasi dinamis, yakni melibatkan berbagai stakeholder dalam pembangunan.

    “Sudah di- SK-kan Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat. Saya perintahkan juga nanti dinas-dinas juga punya tim penasihat, tugasnya hanya menasihati, tanpa mengambil alih operasional, teknis. Jadi tim ini tupoksinya hanya satu, memberi nasihat,” kata Ridwan di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 17 Januari 2019.

    Tugas mereka, kata Ridwan, sapaan akrab Gubernur, memastikan visi misi gubernur bergulir lancar dan tidak ada halangan sesuai dengan yang ditargetkan. "Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," ujarnya.

    Tri Hanggono mengatakan dasar dibentuknya tim ini adalah tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks serta ketatnya persaingan antarbangsa.

    “Jawa Barat punya potensi besar asal punya daya dukung. Sementara dalam pola dynamic governance mesti ada pemikiran inovatif dan kolaboratif. Upaya tim ini adalah mendorong governance yang ada bergulir sebaik mungkin,” ucap Tri.

    Ia menjelaskan, hadirnya Tim Percepatan Pembangunan bakal mempercepat kinerja pemerintah. “Tim akan memberi masukan, membangun network, dilihat dari sisi multi-sektor,” ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.