Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Naikkan Premi BPJS Kesehatan, JK: Karena Kondisi Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur massal merupakan salah satu cara mengurai kemacetan di Jakarta. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur massal merupakan salah satu cara mengurai kemacetan di Jakarta. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta maaf tak berani ambil risiko menaikkan premi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan tersebut. Pemerintah menurut JK tersandera kondisi politik.

Baca juga: Kisruh BPJS Kesehatan-RS, Menkes Tolak Tanggung Biaya Akreditasi

JK menyadari kenaikan premi bisa jadi solusi. Salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan ialah rendahnya premi yang dibayarkan sekitar 215 juta peserta. Di Vietnam saja, iuran jaminan kesehatan kelas terendahnya dipatok Rp 60 ribu sementara di Indonesia hanya Rp 23 ribu. Pada 2016, premi kelas terendah disesuaikan di kisaran Rp 25.500 hingga Rp 30 ribu.

Namun pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum, tidak bisa menaikkan harga apapun. "Saya minta maaf, saya juga orang politik. Kita juga butuh momen-momen tertentu dalam periode politik yang kebijakannya harus menunggu waktu. Jadi jangan berharap banyak pada perubahan," kata dia saat menghadiri diskusi dengan tema Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, di CSIS, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Praktek seperti itu menurut dia lazim dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, kata JK, semua kebijakan dibuat populis mendekati pemilu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski begitu JK memastikan pemerintah akan tetap bertanggung jawab mengatasi defisift BPJS Kesehatan. Pemerintah sudah menyuntik dana Rp 10,5 triliun pada 2018. Dana itu untuk menutupi defisit senilai Rp 16,58 triliun yang terdiri dari akumulasi defisit 2017 senilai Rp 4,4 triliun dan proyeksi defisit 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.

Baca juga: BPJS Kesehatan Blak-blakan Soal Putus Kontrak dengan Rumah Sakit

Pemerintah juga mencoba mencari alternatif lain untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan premi. "Solusinya bagaimana kita menyesuaikan layanan dengan wajar. Karena kalau terlalu murah juga dapat membawa budaya baru," kata JK. Menurut dia, masyarakat kini mulai sering ke rumah sakit. Dulu, kata JK, pengobatan banyak dilakukan di dukun atau sekadar membeli obat di warung.

Pemerintah juga telah membuat beragam program kesehatan yang bersifat pencegahan. Salah satunya, program gerakan hidup sehat. "Kampanye bagaimana bergerak, makan sehat," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

1 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Mengenal Apa Itu HFIS BPJS Kesehatan dan Cara Menggunakannya

Sebagai pengguna BPJS Kesehatan, Anda perlu tahu apa itu HFIS BPJS Kesehatan. Hal ini memudahkan dalam mendapatkan informasi faskes.


Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

9 hari lalu

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.


Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

10 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa di rumahnya Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. TEMPO/Bagus Pribadi
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.


Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

10 hari lalu

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menunjukkan surat suara pemilihan Pemilu 2024 saat menngunakan hak pilihnya di TPS 106 Sambilegi Lor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu 14 Februari 2024. Mahfud MD bersama keluarga memberikan hak suaranya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.


Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019.  TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.


JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

11 hari lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.


Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

11 hari lalu

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan? Foto: Canva
Apakah Operasi Lasik Mata Ditanggung BPJS Kesehatan? Ini Informasinya

Lasik merupakan operasi yang bisa menjadi solusi untuk penderita mata minus dan silinder. Lalu, apakah operasi lasik mata ditanggung BPJS Kesehatan?


Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

12 hari lalu

Dukungan Infrastruktur Data Nasional Berperan dalam Program JKN

BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga.


Apakah Vaksin HPV untuk Cegah Kanker Serviks Ditanggung BPJS Kesehatan?

12 hari lalu

Petugas medis menyiapkan vaksin HPV (Human Papillomavirus) pada kegiatan bulan imunisasi  di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu 26 Agustus 2020. Imunisasi yang diikuti siswi kelas V dan VI untuk mencegah infeksi virus HPV (human papillomavirus). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Apakah Vaksin HPV untuk Cegah Kanker Serviks Ditanggung BPJS Kesehatan?

Kanker serviks atau leher rahim dapat dicegah dengan pemberian vaksin HPV. Lalu, apakah vaksin HPV ditanggung BPJS Kesehatan?


Cara Operasi Katarak Pakai BPJS Kesehatan dan Syaratnya

12 hari lalu

Pemeriksaan katarak. Dok. KMN EyeCare
Cara Operasi Katarak Pakai BPJS Kesehatan dan Syaratnya

BPJS Kesehatan menjamin pembiayaan operasi katarak bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).