Tak Naikkan Premi BPJS Kesehatan, JK: Karena Kondisi Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur massal merupakan salah satu cara mengurai kemacetan di Jakarta. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Presiden menegaskan, pembangunan infrastruktur massal merupakan salah satu cara mengurai kemacetan di Jakarta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta maaf tak berani ambil risiko menaikkan premi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan tersebut. Pemerintah menurut JK tersandera kondisi politik.

    Baca juga: Kisruh BPJS Kesehatan-RS, Menkes Tolak Tanggung Biaya Akreditasi

    JK menyadari kenaikan premi bisa jadi solusi. Salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan ialah rendahnya premi yang dibayarkan sekitar 215 juta peserta. Di Vietnam saja, iuran jaminan kesehatan kelas terendahnya dipatok Rp 60 ribu sementara di Indonesia hanya Rp 23 ribu. Pada 2016, premi kelas terendah disesuaikan di kisaran Rp 25.500 hingga Rp 30 ribu.

    Namun pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum, tidak bisa menaikkan harga apapun. "Saya minta maaf, saya juga orang politik. Kita juga butuh momen-momen tertentu dalam periode politik yang kebijakannya harus menunggu waktu. Jadi jangan berharap banyak pada perubahan," kata dia saat menghadiri diskusi dengan tema Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, di CSIS, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

    Praktek seperti itu menurut dia lazim dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, kata JK, semua kebijakan dibuat populis mendekati pemilu.

    Meski begitu JK memastikan pemerintah akan tetap bertanggung jawab mengatasi defisift BPJS Kesehatan. Pemerintah sudah menyuntik dana Rp 10,5 triliun pada 2018. Dana itu untuk menutupi defisit senilai Rp 16,58 triliun yang terdiri dari akumulasi defisit 2017 senilai Rp 4,4 triliun dan proyeksi defisit 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.

    Baca juga: BPJS Kesehatan Blak-blakan Soal Putus Kontrak dengan Rumah Sakit

    Pemerintah juga mencoba mencari alternatif lain untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan premi. "Solusinya bagaimana kita menyesuaikan layanan dengan wajar. Karena kalau terlalu murah juga dapat membawa budaya baru," kata JK. Menurut dia, masyarakat kini mulai sering ke rumah sakit. Dulu, kata JK, pengobatan banyak dilakukan di dukun atau sekadar membeli obat di warung.

    Pemerintah juga telah membuat beragam program kesehatan yang bersifat pencegahan. Salah satunya, program gerakan hidup sehat. "Kampanye bagaimana bergerak, makan sehat," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.