Sidang Kasus Meikarta, KPK Sanggah Nota Keberatan Billy Sindoro

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. Billy ditahan selama 20 hari pertama setelah hampir 15 jam menjalani pemeriksaan. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan pada Selasa, 16 Oktober 2018. Billy ditahan selama 20 hari pertama setelah hampir 15 jam menjalani pemeriksaan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Bandung - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyanggah seluruh nota keberatan yang diajukan kuasa hukum terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Billy Sindoro. KPK menilai materi nota keberatan atau eksespi yang diajukan Billy itu sudah melampaui koridor yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Intinya bahwa eksespi yang disampaikan penasihat hukum sudah masuk pokok perkara (dan) seyogyanya harus ditolak, dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkaranya," kata jaksa KPK Taufik, seleps persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu, 2/1.

    Sebelumnya, kusa hukum Billy Sindoro mengajukan  nota keberatan kepada majelis hakim. Isi nota keberatan adalah dakwaan jaksa dinilai kabur. Selain itu, kuasa hukum menolak kliennya didakwa terlibat pengurusan izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dengan komitmen fee Rp 10,5 M. Dia mengatakan nama kliennya itu muncul setelah IPPT terbit.

    Materi nota keberatan itulah yang disanggah jaksa KPK. Jaksa menilai materi keberatan Billy tidak sesuai fakta hukum yang diperoleh KPK. Dalam surat dakwaan, peran dan perbuatan Billy sudah tercatat.

    Jadi, keberatan terdakwa tersebut tidak sesuai fakta hukum yang didapatkan KPK. Dalam surat dakwaan, Billy diduga terlibat dalam mengurus IPPT. Billy pun dinilai mengetahui soal komitmen fee sebesar Rp 10,5 miliar untuk mengurus IPPT.

    "Bahwa ini rangkaian untuk mendapatkan izin, tidak sendiri-sendiri. Goalnya untuk mendapatkan izin, kan, melalui proses, enggak bisa dilihat per bagian intinya untuk mendapatkan izin. Ini satu rangkaian," ucap Taufik.

    KPK mendakwa Billy terlibat dalam perkara suap perizinan proyek Meikarta. Ia didakwa terlibat menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah ASN Pemerintah Kabupaten Bekasi. Billy didakwa memberi besel kepada Bupati dan sejumlah ASN sebesar Rp 16,182 milyar.

    Majelis hakim akan membacakan putusan sela terkait pengajuan eksespi Billy itu dalam sidang berikutnya. Hakim akan memutuskan apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak.

    IQBAL T. LAZUARDI (Bandung)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.