Polri: Gubernur Papua Seharusnya Dukung Keberadaan TNI - Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 19 pekerja PT Istaka Karya dan satu anggota TNI. ANTARA/Iwan Adisaputra

    Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Nduga di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Aparat gabungan terus berusaha mengatasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga telah menewaskan 19 pekerja PT Istaka Karya dan satu anggota TNI. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri angkat bicara perihal permintaan Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

    Baca: Polri Tak Mau Terjebak Propaganda Tentara Nasional Papua Barat

    "Seharusnya dia (Gubernur Lukas) mendukung secara penuh keberadaan TNI-Polri yang ada di Papua dalam rangka menciptakan suasana keamanan yang kondusif," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Desember 2018.

    Namun, kata Dedi, sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Lukas perihal permintaanya tersebut. Senada dengan Polri, TNI pun menunjukan sikap yang sama.

    Kepala Dinas Penerangan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyatakan, ia tak akan menarik pasukannya dari Nduga. "Seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur Lukas tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, pejabat, dan wakil rakyat," kata Aidi melalui keterangan resmi, hari ini.

    Baca: Pasca-Penyerangan, TNI akan Buka Akses Terisolir di Papua

    Aidi menyatakan TNI-Polri datang bukan untuk menakuti rakyat, apalagi membunuh. "Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan Natal bersama dan tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran kami," ucap dia. 

    Sementara itu, Gubernur Lukas menyebut bahwa permintaan untuk menarik semua pasukan TNI-Polri telah disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, pemkab dan masyarakat Nduga.

    "Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana," ucap Lukas seperti dikutip dari Antara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.