Tito Karnavian Sebut Tunjangan Kinerja Polri untuk Cegah Korupsi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Tito Karnavian. TEMPO/Subekti

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan tunjangan kinerja anggota Polri mencapai 70 persen dari penghasilan yang dibawa pulang. "Sudah disetujui Bapak Presiden, pada bulan ini sudah diperintahkan untuk dibayar," kata Tito saat meresmikan Klinik Kesehatan Pratama Akpol Semarang, di Semarang, Minggu, 9 Desember 2018.

    Baca: Tunjangan Polri Naik 70 Persen, Tito Berterima Kasih ke Jokowi

    Tito menyampaikan bahwa tunjangan kinerja ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Pembayarannya, kata dia, akan dirapel untuk enam bulan ke belakang.

    Ke depan, kata Tito, besaran tunjangan kinerja anggota Polri akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen. "Kalau tunjangan kinerjanya 100 persen, seorang kombes bisa membawa pulang sekitar Rp 25 juta hingga Rp 30 juta per bulan," katanya.

    Kapolri menyebut, peningkatan kesejahteraan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja. "Anggota Polri untuk bisa baik harus sejahtera. Uang yang dibawa pulang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga," tuturnya.

    Sebelumnya, pada saat pidato di acara Ulang Tahun Bhayangkara ke-72, Tito menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena telah menaikkan tunjangan kinerja anggota Polri hingga 70 persen. "Kami mengucapkan terima kasih atas kebijakan Bapak Presiden RI yang telah meningkatkan ruang fiskal anggaran Polri, khususnya peningkatan tunjangan kinerja personel Polri menjadi 70 persen bersama-sama dengan TNI mulai Juli 2018 ini," kata Tito, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

    Baca juga: Indonesia Masuk 10 Negara Teraman, Jokowi Minta Polri Tak Lengah

    Dalam pidatonya ketika itu, Tito mengatakan bahwa tunjangan tersebut sangat berarti bagi personel Polri, khususnya untuk mereka yang bertugas di luar daerah. Misalnya, jajaran kepolisian yang bertugas di perbatasan atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Adanya tunjangan tersebut, kata Tito, membuat personel-personel lebih semangat dalam bekerja.

    ANTARA | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.