Panitia Sebut Reuni Akbar 212 Bisa Jadi Wisata Religi Umat Islam

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Reuni Akbar 212 tahun 2018 Novel Bamukmin dalam acara Seminar Nasional bertajuk Reuni Akbar Alumni 212 di Hotel Whiz Hotel, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    Juru Bicara Reuni Akbar 212 tahun 2018 Novel Bamukmin dalam acara Seminar Nasional bertajuk Reuni Akbar Alumni 212 di Hotel Whiz Hotel, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Persaudaraan Alumni atau PA 212 Novel Bamukmin menegaskan Reuni Akbar 212 murni sebagai gerakan atau dakwah untuk membela agama Islam dan negara Indonesia.

    Baca: Sandiaga Ingin Prabowo dan Jokowi Berpelukan di Reuni Akbar 212

    "Ini acara aksi super damai. Ajak anak, saudara, orang tua juga. Nikmati wisata religi dengan penuh ikhlas dan kerendahan hati," ujar Novel di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, pada Jumat, 30 November 2018. Reuni Akbar 212 akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Ahad, 2 Desember 2018.

    Novel turut melarang adanya pengibaran bendera berlambang partai politik atau apapun selain bendera bertuliskan kalimat tauhid. "Kaos juga. Tidak ada kaos partai atau lainnya. Harus serba putih. Itu membuktikan bahwa kami netral," ucap dia. Larangan adanya atribut politik ia gaungkan setelah ramainya kabar bahwa reuni itu dilatarbelakangi kepentingan politik.

    Bahkan, kata Novel, semboyan yang akan didengungkan saat Reuni Akbar 212 nanti adalah 'Putihkan Jakarta'. Ia mengatakan, PA 212 juga mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Baca: Polri Persilakan 2 Kubu Gelar Reuni Akbar 212 Asal Tidak Ricuh

    "Yang menuduh kami berpolitik adalah sebetulnya yang khawatir pasar politiknya terganggu," kata Novel. Ia menegaskan, reuni ini hadir karena PA 212 masih melihat tidak adilnya penegakan hukum. "Tidak ada tempat untuk penista agama. Tidak ada tempat untuk kriminalisasi ulama," kata Novel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.