Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Miliki 42 Ribu Peraturan, Setkab: Indonesia Obesitas Regulasi

image-gnews
Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan regulasi di Indonesia jumlahnya terlalu banyak sampai mencapai 42 ribu peraturan. Regulasi itu mulai dari tingkat undang-undang sampai peraturan wali kota atau bupati.

Menurut Pramono, banyaknya regulasi itu membuat banyak pelaku usaha mengeluh. Imbasnya adalah menghambat Indonesia untuk berlari dengan kencang. Padahal Bank Dunia dan McKinsey Global Institute telah memprediksi Indonesia akan menjadi empat atau lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

Baca: Pemerintah Tak Punya Regulasi untuk Kekerasan Seksual di Kampus

"Sehingga Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi. Benar-benar ini menjadi problem yang sangat serius bagi bangsa kita. Hal ini diakui oleh Presiden maupun wakil presiden," katanya saat membuka seminar nasional Reformasi Hukum Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien di Grand Hyatt Hotel, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Selain itu, regulasi yang banyak itu justru menimbulkan permasalahan, bukan menciptakan keteraturan dan ketaatan hukum. Alasannya, regulasi yang dibuat kerap tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya.

"Atau yang kami sebut over regulated. Sehingga tidak jarang membatasi keluwesan pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat," kata Pramono.

Baca: Regulasi Dipangkas, Jokowi: Baru Dua Menteri, yang Lain Belum

Akibat tumpang tindih yang terjadi, menurut dia, banyak aturan yang diuji ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung. Bahkan sebelum ada putusan MK, Menteri Dalam Negeri pernah membatalkan sejumlah peraturan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pramono menuturkan selain masalah kualitas dan kuantitas, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia kompleks, berbelit-belit, dan berpotensi menimbulkan masalah. Ia mencontohkan penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui banyak pintu.

"Seperti melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan atau Sekretariat Kabinet. Sehingga bisa memperlama proses sinkronisasi," kata Pramono.

Selain menghambat pembangunan nasional, menurut Pramono, obesitas regulasi menjadikan peringkat Indonesia terendah dalam berbagai penilaian di dunia internasional. Ia mencontohkan indeks kualitas peraturan atau regulatory quality index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2016 menempatkan Indonesia di posisi 93 dari 193 negara. Peringkat itu lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Mengetahui kondisi yang seperti ini presiden menyampaikan agar kementerian atau lembaga pada saat ini tidak lagi menjadi lembaga yang memproduksi terlalu banyak peraturan perundang-undangan," kata Pramono.

Presiden, menurut dia, meminta kepada para menteri, bupati, wali kota, dan gubernur untuk mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas dalam mengeluarkan aturan. Presiden mengingatkan kepada menteri untuk tidak membuat aturan yang tidak diperlukan dan berkoordinasi dengan presiden, wakil presiden, melalui sekretaris kabinet dalam sidang kabinet terbatas.

Baca: Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Denny JA Bilang PSI Berharap Jokowi's Effect dengan Jadikan Kaesang Ketua Umum

2 menit lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Denny JA Bilang PSI Berharap Jokowi's Effect dengan Jadikan Kaesang Ketua Umum

"Kaesang belum tiga hari menjadi kader PSI, belum ada jabatan publik yang ia pernah duduki dan belum ada jabatan teras partai politik," kata Denny JA.


Menpan RB Azwar Anas Ingatkan Pesan Jokowi: Birokrasi Tak Boleh Sibuk ke Tumpukan Kertas

11 menit lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di acara Town Hall Meeting Transformasi Riset dan Inovasi Menuju Indonesia Emas 2024 di Auditorium Gedung BJ Habibie, Jakarta, Selasa, 5 September 2023.Foto: Maria Fransisca Lahur
Menpan RB Azwar Anas Ingatkan Pesan Jokowi: Birokrasi Tak Boleh Sibuk ke Tumpukan Kertas

Jokowi berharap ke depan birokrasi ini tidak boleh lagi sibuk ke tumpukan kertas dan tidak boleh lagi rapat-rapat, tapi langsung ke dampaknya


Kaesang Jadi Ketum PSI, Said Abdullah: PDIP Terlalu Besar untuk Terusik

1 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Jadi Ketum PSI, Said Abdullah: PDIP Terlalu Besar untuk Terusik

Dia tak menampik Kaesang adalah anak Presiden Jokowi, tetapi secara administratif Kaesang dianggap sudah memiliki keluarga sendiri.


Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, Berikut Isi Tim Pengarahnya

1 jam lalu

Presiden Jokowi berpidato saat Peresmian Pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, Berikut Isi Tim Pengarahnya

Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 membentuk Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional.


Kaesang Ketua Umum PSI Disebut Siap Maju Pilkada Depok

1 jam lalu

Suasana riuah Kaesang Pangarep menyampaikan pidato setelah ditetapkan sebagai Ketua Umim Partai Solidaritas Indonesia, di gedung Djakarta Theater, Jakarta, Senin malam, 25 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Kaesang Ketua Umum PSI Disebut Siap Maju Pilkada Depok

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep disebut siap maju dalam Pilkada Depok 2024.


Bursa Karbon Resmi Diluncurkan, Jokowi: Ada Potensi Rp 3.000 Triliun Lebih

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat peluncuran Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Pada perdagangan perdana Bursa Karbon, BEI mencatat terdapat 13 transaksi dengan jumlah volume emis yang diperdagangkan mencapai 459.914 tCO2e. Selain itu, jumlah pengguna jasa bursa karbon saat ini baru mencapai 16 perusahaan. Tempo/Tony Hartawan
Bursa Karbon Resmi Diluncurkan, Jokowi: Ada Potensi Rp 3.000 Triliun Lebih

Perdagangan karbon melalui bursa karbon resmi diluncurkan hari ini.


Arsjad Rasjid Resmi Cuti dari Jabatan Kadin, Fokus jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo

2 jam lalu

Arsjad Rasjid. TEMPO/M Taufan Rengganis
Arsjad Rasjid Resmi Cuti dari Jabatan Kadin, Fokus jadi Ketua TPN Ganjar Pranowo

Arsjad Rasjid menyampaikan sudah resmi cuti dari Kadin dan PT Indika Energy Tbk. Untuk menghindari konflik kepentingan.


Tangani Konflik Pulau Rempang, Bahlil: Saya Anak Kampung, Tak Mungkin Zalim

3 jam lalu

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan hasil rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang di Batam, Ahad (17/9/2023). Konferensi pers didampingi juga oleh Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Tangani Konflik Pulau Rempang, Bahlil: Saya Anak Kampung, Tak Mungkin Zalim

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sudah menyerap aspirasi masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, ketika melakukan kunjungan beberapa waktu lalu.


Kaesang Jadi Ketum PSI, Kader di Kota Bekasi Pede Maju Pilkada 2024

3 jam lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep usai memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaesang diangkat menjadi Ketua Umum PSI setelah tiga hari resmi bergabung dengan partai tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kaesang Jadi Ketum PSI, Kader di Kota Bekasi Pede Maju Pilkada 2024

Penetapan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI membuat kader di Kota Bekasi percaya diri untuk maju Pilkada 2024.


Kaesang Akui Privilese Anak Jokowi Antarkan Dirinya Jadi Ketum PSI

3 jam lalu

Suasana riuah Kaesang Pangarep menyampaikan pidato setelah ditetapkan sebagai Ketua Umim Partai Solidaritas Indonesia, di gedung Djakarta Theater, Jakarta, Senin malam, 25 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Kaesang Akui Privilese Anak Jokowi Antarkan Dirinya Jadi Ketum PSI

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan partainya menunjuk Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.