Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Miliki 42 Ribu Peraturan, Setkab: Indonesia Obesitas Regulasi

image-gnews
Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung III, Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, 6 Juni 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan regulasi di Indonesia jumlahnya terlalu banyak sampai mencapai 42 ribu peraturan. Regulasi itu mulai dari tingkat undang-undang sampai peraturan wali kota atau bupati.

Menurut Pramono, banyaknya regulasi itu membuat banyak pelaku usaha mengeluh. Imbasnya adalah menghambat Indonesia untuk berlari dengan kencang. Padahal Bank Dunia dan McKinsey Global Institute telah memprediksi Indonesia akan menjadi empat atau lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

Baca: Pemerintah Tak Punya Regulasi untuk Kekerasan Seksual di Kampus

"Sehingga Indonesia dapat dikatakan sedang mengalami obesitas regulasi. Benar-benar ini menjadi problem yang sangat serius bagi bangsa kita. Hal ini diakui oleh Presiden maupun wakil presiden," katanya saat membuka seminar nasional Reformasi Hukum Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien di Grand Hyatt Hotel, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Selain itu, regulasi yang banyak itu justru menimbulkan permasalahan, bukan menciptakan keteraturan dan ketaatan hukum. Alasannya, regulasi yang dibuat kerap tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lainnya.

"Atau yang kami sebut over regulated. Sehingga tidak jarang membatasi keluwesan pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat," kata Pramono.

Baca: Regulasi Dipangkas, Jokowi: Baru Dua Menteri, yang Lain Belum

Akibat tumpang tindih yang terjadi, menurut dia, banyak aturan yang diuji ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung. Bahkan sebelum ada putusan MK, Menteri Dalam Negeri pernah membatalkan sejumlah peraturan daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pramono menuturkan selain masalah kualitas dan kuantitas, penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia kompleks, berbelit-belit, dan berpotensi menimbulkan masalah. Ia mencontohkan penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui banyak pintu.

"Seperti melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan atau Sekretariat Kabinet. Sehingga bisa memperlama proses sinkronisasi," kata Pramono.

Selain menghambat pembangunan nasional, menurut Pramono, obesitas regulasi menjadikan peringkat Indonesia terendah dalam berbagai penilaian di dunia internasional. Ia mencontohkan indeks kualitas peraturan atau regulatory quality index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2016 menempatkan Indonesia di posisi 93 dari 193 negara. Peringkat itu lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

"Mengetahui kondisi yang seperti ini presiden menyampaikan agar kementerian atau lembaga pada saat ini tidak lagi menjadi lembaga yang memproduksi terlalu banyak peraturan perundang-undangan," kata Pramono.

Presiden, menurut dia, meminta kepada para menteri, bupati, wali kota, dan gubernur untuk mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas dalam mengeluarkan aturan. Presiden mengingatkan kepada menteri untuk tidak membuat aturan yang tidak diperlukan dan berkoordinasi dengan presiden, wakil presiden, melalui sekretaris kabinet dalam sidang kabinet terbatas.

Baca: Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

57 menit lalu

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis, 6 Juli 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 6 Desember 2023 antara lain alasan cawapres Cak Imin tak akan lanjutkan program food estate Jokowi.


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

10 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

10 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

10 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.


Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

11 jam lalu

Thomas Trikasih Lembong. ANTARA
Anies - Cak Imin Tak Mau Hentikan Program Hilirisasi Jokowi, Tom Lembong: Biar Pasar yang Evaluasi

Tom Lembong buka suara soal kelanjutan program hilirisasi nikel jika Anies Baswedan dan Cak Imin terpilih dalam Pilpres 2024.


Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

12 jam lalu

Sejumlah relawan mengacungkan dua jari saat Konsolidasi TKD Prabowo - Gibran Provinsi Jawa Barat di The House Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 25 November 2023. Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo - Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraup suara minimal 60 persen di Jawa Barat. ANTARA/M Agung Rajasa
Prabowo - Gibran Bakal Lanjutkan Kebijakan Hilirisasi Jokowi, tapi Belum Tentu Larang Ekspor

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024


Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

12 jam lalu

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto (kanan) dan Calon Wakil Presiden Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menyapa pendukung dan simpatisan di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Pilpres 2024: Catat Janji Prabowo-Gibran Sepekan Kampanye, Hilirisasi sampai Dana Abadi Pondok Pesantren

Masa kampanye Pilpres 2024 sejak 28 November 2023, berikut janji kampanye Prabowo-Gibran sepekan ini kampanye. Apa saja janjinya?


Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

12 jam lalu

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso melepas 20 truk untuk operasi pasar wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pusat Perum Bulog, Senin, 23 September 2019. TEMPO/Eko Wahyudi
Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.


Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, (kedua kiri) berbincang bersama Menteri Perdagangan Enggar Lukito (kedua kanan), Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (buwas) (kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai melakukan peninjauan gudang beras milik Perum Bulog di divre DKI Jakarta-Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Januari 2019. Operasi pasar digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di awal tahun 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Istana Jawab Isu Jokowi Copot Buwas dari Bulog imbas Dekat dengan Ganjar

Istana menjawab soal isu Presiden Jokowi mencopot Budi Waseso dari posisi Direktur Utama Perum Bulog karena kedekatan dengan PDIP.