Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Andika Perkasa Jadi KSAD, KontraS: Kental Pengaruh Elite

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Andika Perkasa. TEMPO/Subekti
Letnan Jenderal (Letjen) TNI Andika Perkasa. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma, menilai pengangkatan Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD yang baru oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kental dimensi politis. "Pengaruh elite politik di lingkaran Jokowi dominan dalam memengaruhi pergantian KSAD," kata Feri kepada Tempo, Kamis, 22 November 2018.

Baca juga: Jadi Pangkostrad di Tahun Politik, Begini Karier Andika Perkasa

Feri mengatakan, faktor kekerabatan memengaruhi dalam pergantian KSAD kali ini. Andika merupakan menantu A. M. Hendropriyono, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. PKPI adalah salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Hendropriyono merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Menurut Feri, masih banyak perwira senior TNI AD di angkatan 84, 85, dan 86 yang memiliki kapasitas untuk menduduki kursi KSAD. Sehingga, ia menilai pengangkatan Andika yang merupakan angkatan 87, dapat berimplikasi pada persoalan regenerasi di dalam tubuh TNI AD.

Selain itu, Feri juga mempertanyakan seberapa besar komitmen Andika Perkasa untuk mendukung penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia khawatir masalah HAM masa lalu tidak tuntas dan berpotensi terjadi masalah HAM baru. Sebab, kata dia, Jokowi langsung main lantik KSAD baru. Padahal, Komnas HAM masih mempelajari calon-calon KSAD yang bersih dari HAM.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi

"Karena tanpa didukung TNI, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Andika Perkasa sebagai KSAD yang baru hari ini di Istana Negara Jakarta. Andika menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Sebelum diangkat sebagai KSAD, Andika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

6 hari lalu

Anggota Divisi Pemantau Impunitas KontraS Dimas Bagus Arya Saputra (tengah), tiga aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Ibu Sumarsih (kedua kiri), Bejo Untung (kedua kanan) dan Paian Siahaan (kanan) serta Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor KontraS, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.


MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

7 hari lalu

Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti usai menjalani sidang putusan perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 8 Januari 2024. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarief Baharudin memutuskan Haris Azhar dan Fatia bebas tidak bersalah. TEMPO/Subekti.
MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 merupakan angin segar bagi jurnalis.


Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

13 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

15 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
KSAD Maruli Bilang Mayor Teddy Ajudan Prabowo Sudah Layak Naik Jabatan

Mayor Teddy diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon berdasarkan Keputusan KSAD Nomor Kep.137/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.


Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

15 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy dipromosikan jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, apa tugasnya? Kesatuan apakah ini?


KSAD Maruli Simanjuntak Promosikan Ajudan Prabowo Jadi Wadanyonif Para Raider 328, Ini Profil Mayor Teddy

16 hari lalu

Cuplikan video Mayor Teddy dan Dokter Gunawan. TIktok
KSAD Maruli Simanjuntak Promosikan Ajudan Prabowo Jadi Wadanyonif Para Raider 328, Ini Profil Mayor Teddy

Mayor Teddy sempat diperbincangkan publik karena hadir dalam debat Pilpres 2024 di belakang podium capres Prabowo Subianto.


Rekam Jejak Mayor Teddy: Ajudan Prabowo yang Dipromosikan Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu

16 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Rekam Jejak Mayor Teddy: Ajudan Prabowo yang Dipromosikan Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu

Nama Mayor Teddy memantik perhatian publik saat menjadi ajudan Prabowo Subianto. Kini dia dipromosikan menjadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu.


KontraS Desak Otorita IKN Penuhi Hak-hak Masyarakat Sekitar

16 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
KontraS Desak Otorita IKN Penuhi Hak-hak Masyarakat Sekitar

KontraS mendesak Otorita IKN dan pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat di sekitar yang terancam perampasan ruang hidupnya.