Tebal Dakwaan KPK untuk Anggota DPRD Sumut Setinggi Pinggang

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPRD Sumatera Utara, Arifin Nainggolan, menutupi wajahnya setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Arifin Nainggolan resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota DPRD Sumatera Utara, Arifin Nainggolan, menutupi wajahnya setelah diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Arifin Nainggolan resmi ditahan KPK atas kasus dugaan suap interpelasi dan penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara oleh mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara atau DPRD Sumut. Hasil penyidikan menghasilkan berkas dakwaan yang super tebal.

    Baca: KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Tersangka Suap DPRD Sumut

    Tebalnya berkas dakwaan terlihat saat pengacara untuk empat anggota DPRD, Bengchu Sihombing mengambil berkas di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Bengchu merupakan pengacara untuk Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu.

    Bengchu mengatakan belum tahu tebal dakwaan yang dia bawa. "Enggak tahu, belum dihitung," katanya di depan gedung KPK.

    Tebalnya tumpukan kertas yang dia bawa mencapai setinggi pinggang orang dewasa atau sekitar satu meter. Saking tebalnya dakwaan itu, Bengchu perlu membawanya dengan troli menuju mobil.

    Banyaknya orang yang terseret dalam kasus ini diduga menjadi sebab tebalnya kertas dakwaan. Total KPK menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka suap dari eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.

    Baca: 4 Tersangka Suap DPRD Sumatera Utara Segera Disidangkan

    KPK menduga mereka menerima suap dari Gatot untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2012 hingga 2014.

    Selain itu, KPK menduga suap itu diberikan agar para legislator membatalkan pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Sumut tahun 2015. Total duit Gatot yang mengalir ke DPRD diperkirakan mencapai Rp 61 miliar. Tiap anggota diduga menerima uang Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.

    Dari 38 tersangka, 12 di antaranya akan masuk proses persidangan. Mereka adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Rinawati Sianturi, Tiaisah Ritonga, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Helmiati, Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.