Ketua MPR: Negara Harus Hadir dalam Persoalan Ojek Online

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menerima kunjungan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOSI) di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menerima kunjungan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOSI) di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL-- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menerima kunjungan Masyarakat Ojek Online Seluruh Indonesia (MOSI). Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9 Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018. Rombongan MOSI dipimpin koordinatornya Denny Stepanus. 

    Kepada Ketua MPR, Denny menyampaikan berbagai keluhan yang dirasakan oleh teman-temannya sesama pengojek online. Mulai dari persoalan tarif yang tidak berpihak pada pengojek, penarikan potongan oleh operator, penerapan pajak hingga ketiadaan aturan main mengenai ojek online

    "Kami ini benar-benar merasa diperas. Keberadaan kami telah membantu masyarakat, penghasilan kami dikenakan potongan dan pajak, tapi negara tidak memberi perlindungan sama sekali. Bahkan, negara juga tidak mengakui keberadaan kami," kata Denny menambahkan. 

    Karena itu, dia bersama kawan-kawan pengojek sengaja meminta waktu untuk bertemu Ketua MPR, dengan harapan bisa menyampaikan aspirasi, sekaligus mendapat dukungan, demi memperbaiki nasib para pengojek. 

    Menjawab keluhan tamunya, Ketua MPR menyampaikan rasa simpati. Apalagi keluhan tersebut sudah disampaikan keberbagai  pihak, mulai dari presiden, menteri hingga DPR, namun belum mendapat respon sesuai yang diharapkan. Menyangkut soal tarif, Ketua MPR setuju ojek online harus masuk dalam kategori transportasi. Karena itu tarif ojol tidak boleh ditentukan sepihak oleh pihak operator. Tetapi harus ditentukan oleh kementerian perhubungan, sebagaimana sarana transportasi lainnya. 

    "Negara harus hadir dalam persoalan ini. Karena itu, harus ada peraturan yang memayungi. Kalau saat ini belum ada Undang-undang, maka seharusnya ada peraturan lain yang bisa digunakan. Jangan sampai dibiarkan lepas tanpa aturan, seperti sekarang ini," kata Zulkifli menambahkan. 

    Kepada operator ojek online, Ketua MPR berharap tidak mudah untuk mengeluarkan para pengojek yang kritis. Bagaimanapun, mereka yang kritis itu tidak hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Selain itu, mereka juga sudah banyak membantu masyarakat, mendapatkan sarana transportasi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.