Ketua MPR Ingin Kemajuan Pendidikan Pesantren Merata

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat mengunjungi Pondok Pesantren Walisongo, Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Lampung, Selasa, 23 Oktober 2018,

    Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat mengunjungi Pondok Pesantren Walisongo, Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Lampung, Selasa, 23 Oktober 2018,

    INFO NASIONAL - Di hadapan ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Walisongo, Desa Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah, Lampung, Selasa, 23 Oktober 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya ingin kemajuan pendidikan pondok pesantren merata di seluruh Indonesia. Diakuinya, saat ini kemajuan pendidikan pesantren masih terfokus di Jawa, sehingga pesantren yang ada di sana cepat berkembang, baik santri, sarana dan prasarana, maupun ilmunya.

    Untuk itu, pria asal Lampung itu berharap agar pemerintah berpihak kepada pondok pesantren yang ada di luar Jawa. "Kita ingin ada pembangunan yang setara di pesantren di Jawa dan luar Jawa, baik pembangunan fasilitas pendidikan maupun pengembangan pendidiknya," ujarnya. Hal demikian ditekankan oleh Zulkifli Hasan sebab perkembangan pesantren dan santri di luar Jawa juga sangat pesat

    Untuk mendukung percepatan pembangunan pesantren khususnya di luar Jawa, sebagai wakil rakyat, Zulkifli Hasan bersama yang lain mendorong tuntasnya Undang-Undang Madrasah dan Pesantren.  “Dari undang-undang inilah kelak masalah tadi bisa ditangani,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan mengucapkan selamat untuk Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober 2018. "Selamat Hari Santri", ujarnya.

    Dikatakan, santri maupun pesantren mempunyai andil yang besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. "Tak mungkin Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan tanpa peran santri dan pesantren,” katanya.

    Dia memaparkan bagaimana KH Hasyim Ashary mengeluarkan Resolusi Jihad, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajahan kembali bangsa asing. "Resolusi Jihad untuk membela agama dan negara," ucapnya. Resolusi ini disebut terkait dengan Peristiwa 10 November.

    Sebagai santri yang berada di Lampung Tengah, Zulkifli Hasan berharap agar mereka tak merasa minder. "Walisongo merupakan pesantren terbaik di Lampung. Sebagai santri seharus bangga. Sebab, selain ilmu agama yang diraih, ilmu umum juga didapat. Jadi kalian lebih pinter," ujarnya.

    Sebagai santri, menurut Zulkifli, mempunyai kesempatan yang sama dengan sekolah umum. "Kalian bisa jadi apa saja. Saya yang pernah di Madrasah saja bisa jadi Ketua MPR. Untuk itu, saya berharap para santri menggunakan waktu sebaik-baiknya buat belajar dan berdoa,” kata Zulkifli.

    Dalam acara Sosialisasi Empat Pilar itu, Zulkifli menyampaikan pesan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini, rakyat yang berdaulat. "Rakyat yang menentukan masa depan bangsa. Setiap lima tahun kita menggelar pemilu. Pemilu disebut cara untuk memilih pemimpin terbaik. Karena dilaksanakan secara rutin, maka pemilu sebagai hal yang biasa,” ucapnya.

    Untuk itu  ditegaskan,  jangan sampai gara-gara beda pilihan, masyarakat berantem dan gaduh. "Kita bebas memilih sesuai selera masing-masing. AgarpPemilu bisa berlangsung damai dan aman, saya ingin Pondok Pesantren Walisongo menjadi pelopor persatuan. Walisongo harus menjadi pelopor persatuan seperti ulama pendahulu,” ujarnya.

    Setelah melakukan sosialisasi di pesantren yang didirikan oleh orang Madiun, Jawa Timur, itu Zulkifli Hasan melanjutkan perjalanan ke Kelurahan Sumber Waringin Kecamatan Timurjo, Lampung Tengah. Di balai desa ini, dirinya ditunggu oleh ratusan warga. Di hadapan ibu-ibu dan bapak-bapak, Zulkifli Hasan menyampaikan pesan-pesan persatuan. "Mari kita jaga persatuan di antara kita," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.