TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memperingatkan agar masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tak terulang di tahun depan.
Baca juga: Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 4,9 Triliun Telah Cair
Jokowi mewanti-wanti agar Menteri Kesehatan Nila Moeloeko dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris bisa menyelesaikan masalah itu tanpa meminta solusi dari Presiden.
"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai ke Presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih di ulang, kebangetan," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018.
Jokowi kesal karena pemerintah telah memberi talangan sebesar Rp 4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan ini berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga Juli 2018.
Baca juga: Jokowi: Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Masih Dihitung
Jokowi menilai seharusnya BPJS Kesehatan memperbaiki manajemennya ketimbang terus meminta bantuan pemerintah.
"'Pak masih kurang. Kebutuhannya bukan Rp 4.9 triliun'. Lah kok enak banget ini, kalo kurang minta, kalau kurang minta. mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran ini jelas," ucap Jokowi sambil mengulang permintaan BPJS.
