Sesjen MPR: KIP Apresiasi Kualitas Layanan Informasi MPR

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Ma'ruf Cahyono menghadiri acara  yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), di Jakarta, 10 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Ma'ruf Cahyono menghadiri acara yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), di Jakarta, 10 Oktober 2018. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL—Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Ma'ruf Cahyono mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik, MPR memiliki unit kerja khusus yang melayani informasi kepada masyarakat yang bernama Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kerja Lembaga PPID, menurutnya terintegrasi dengan unit kerja yang ada di Sekretariat Jenderal MPR.  

    "Di Setjen MPR, ada Biro Hubungan Masyarakat, yang memiliki unit khusus untuk memberikan layanan infromasi, jadi keberadaan PPID didukung sepenuhnya oleh Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi," ujarnya saat menghadiri acara  yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), di Jakarta, 10 Oktober 2018.

    Keberadaan PPID, menurut Ma’ruf Cahyono sudah melembaga sejak tahun 2016 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Meskipun PPID baru terbentuk tahun 2016, sesungguhnya layanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik sudah berjalan melekat pada fungsi di unit kerja sesuai tugas nya masing-masing.

    PPID MPR didukung penuh baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran yang diperlukan. “Tugas MPR kan antara lain sosialisasi Empat Pilar MPR, jadi otomatis menjadi bagian yang secara aktif menyebarkan informasi kepada publik intensitasnya lebih banyak, begitu pula masyarakat yang membutuhkan informasi terlayani dengan baik,” katanya.

    Untuk itu, ia melanjutkan, MPR ke depan akan memantapkan terobosan-terobosan baru sehingga bisa menyampaikan informasi ke masyarakat secara lebih memadai. “Kita memiliki rencana strategi pengembangan IT, sehingga layanan informasi akan semakian modern berbasis IT. Sejumlah aplikasi sudah dan sedang kita buat untuk melancarkan kerja-kerja birokrasi, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik untuk para Anggota MPR maupun masyarakat,” ujar Ma’ruf.

    Visi Lembaga MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat, juga bentuk konkrit dari komitmen MPR membuka akses pelayanan informasi kepada publik. Tidak hanya bersifat pasif tetapi secara aktif melalui berbagai program dan kegiatan MPR dan Sekretariat Jenderal.

    Tugas MPR untuk memberikan pendidikan ideologi, konstitusi, politik dan demokrasi itu yang menyebabkan hubungan MPR dan masyarakat sangat dekat. Hampir setiap hari rumah kebangsaan itu menjadi tempat untuk  melaksanakan berbagai kegiatan dan melibatkan  berbagai segmentasi masyarakat. “Gedung Nusantara III, IV dan V, padat dengan kegiatan. Saya kira ini bentuk kemajuan demokrasi, peran serta masyarakat sangat tinggi,” kata Ma’ruf. 

    Oleh karena itu, lanjut Ma’ruf, berbagai upaya dilakukan agar kinerja pelayanan informasi semakin baik, sehingga informasi yang harus diketahui oleh publik dapat lebih mudah diakses, atau masyarakat juga lebih mudah menyampaikan informasi atau aspirasinya kepada MPR. PPID MPR senantiasa meminta feedback kepada pengunjung yang datang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi di PPID MPR.

    “Kita ingin masyarakat dipermudah, kita menyiapkan sarana dan prasana untuk masyarakat agar nyaman berada di lingkungan Senayan. Di Perpustakaan MPR juga tersedia jaringan internet, buku-buku pustaka yang bisa dibaca cukup lengkap, apalagi PPID saya tempatkan cukup strategis di bagian depan gedung, akses lalu lintas ke gedung Nusantara III, IV dan V,” tuturnya. 

    Ma'ruf Cahyono dalam presentasi itu didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setjen MPR Siti Fauziah dan Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi Budi Muliawan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.