Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Gelar Adat yang Diterima Jokowi

image-gnews
Presiden Jokowi saat menerima Penganugerahan Gelar Adat Kehormatan dari Ketua Majelis Latupati Provinsi Maluku, 24 Februari 2017. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku merasa sangat terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan Maluku kepada dirinya. Setkab.go.id/Humas/Rahmat
Presiden Jokowi saat menerima Penganugerahan Gelar Adat Kehormatan dari Ketua Majelis Latupati Provinsi Maluku, 24 Februari 2017. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaku merasa sangat terhormat sekali dan mengucapkan terima kasih atas penganugerahan gelar adat kehormatan Maluku kepada dirinya. Setkab.go.id/Humas/Rahmat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat gelar bangsawan tertinggi dari Kesultanan Deli di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, kemarin. Jokowi resmi bergelar Tuanku Sri Indera Utama Junjungan Negeri.

Selain Kesultanan Deli, Jokowi beberapa kali mendapat gelar kehormatan dari sejumlah masyarakat adat yang ada di Indonesia. Berikut daftarnya:

1. Gelar Adat dari Kesultanan Tidore

Presiden Joko Widodo mendapat gelar adat "Biji Nagara Madafalo" atau Yang Dipertuan Agung Anak Negara dari Kesultanan Tidore, Maluku Utara. Pemberian gelar ini dilakukan oleh Sultan Tidore H Husaeinsyah, pada 8 Mei 2015.

Pertimbangan penganugerahan gelar ini berdasarkan catatan sejarah dan adat keraton yang konsisten untuk pelestarian adat, walaupun mengalami keterbatasan sarana dan prasarana.

2. Gelar Kehormatan dari Maluku

Presiden Joko Widodo menerima gelar adat kehormatan "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku". Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy menyematkan gelar ini ke Jokowi pada 24 Februari 2017 di Kristiani Center, Ambon, Provinsi Maluku.

Gelar ini diberikan kepada Jokowi berdasarkan keputusan majelis adat Maluku, yang terdiri atas para tetua adat atau Latupati. Alasannya masyarakat Maluku menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan hidup masyarakat adat Maluku.

3. Gelar Kapiteng Lau Pulo

Presiden Joko Widodo mendapat gelar Kapiteng Lau Pulo dari lembaga adat Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, pada 7 Mei 2017. Ketua Lembaga Adat Tanah Bumbu Burhansyah memberikan gelar ini dalam acara Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi 2017 di Pantai Pegagan, Tanah Bumbu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Burhansyah menjelaskan pemberian gelar ini sebagai ungkapan terima kasih kepada Jokowi yang telah menjaga dan melestarikan sumber daya laut.

4. Gelar Panglima Perang Suku Asmat

Presiden Joko Widodo mendapat nama adat Kambepit dari masyarakat suku Asmat, saat berkunjung ke Agats, Papua, Kamis, 12 April 2018. Kambepit adalah nama seorang panglima perang Asmat yang berasal dari rumpun Bismania.

Bagi suku Asmat, panglima perang Kambepit adalah pemimpin pemberani dan visioner. Pemberian nama itu telah diputuskan dalam Musyawarah Pimpinan Lembaga Masyarakat Adat Asmat.

Kambepit dianggap mampu memimpin suku Asmat memasuki era perubahan sehingga masyarakat mengenal peradaban modern seperti saat ini.

5. Gelar Adat dari Kesultanan Deli

Presiden Joko Widodo resmi bergelar Tuanku Sri Indera Utama Junjungan Negeri. Ia mendapat gelar ini dari Kesultanan Deli di sela kunjungan kerja ke Sumatera Utara, Ahad, 7 Oktober 2018.

Penyematan gelar ini berlangsung di ruang utama Istana Maimoon. Gelar adat ini merupakan gelar bangsawan tertinggi di Kesultanan Deli.

Prosesi pemberian gelar dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Prosesi penganugerahan diawali dengan pemasangan Tengkulok oleh Pemangku Sultan Deli Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

43 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

1 jam lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

5 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

6 jam lalu

Erick Thohir bersama  pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusumo atau Aguan saat grand opening kawasan wisata kuliner Aloha PIK 2, Selasa 8 Agustus 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan Nikmati PSN PIK 2 dan BSD?

Aguan, Anthony Salim, dan Muktar Widjaja akan menikmati proyek strategis nasional (PSN) di PIK 2 dan BSD?


Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

6 jam lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra (tiga dari kiri), saat jeda sidang kedua sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Reaksi Tim Pembela Prabowo-Giran atas Permintaan Hadirkan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK

Majelis hakim mengatakan akan mempertimbangkan permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri Jokowi di sidang MK.