TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak Tentara Nasional Indonesia atau TNI memberantas ideologi komunisme dan warisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ajakan itu ia ucapkan dalam pidato pada HUT TNI ke-73 di Markas Besar Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 5 Oktober 2018.
Baca juga: Kisah Jess Melvin Menelusuri Pembunuhan Massal Pasca G30S 1965
Jokowi menjelaskan ideologi yang dianut oleh Indonesia hanyalah Pancasila. Sebabnya ideologi di luar itu dilarang.
"Sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat tugas saya adalah bersama saudara-saudara menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Bersama-sama saudara-saudara melawan ideologi lain selain Pancasila, memberantas komunisme dan warisan PKI (Partai Komunis Indonesia) agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya," katanya.
Pidato itu seakan ingin menepis isu yang beredar bahwa Jokowi adalah keturunan PKI dan mewarisi paham komunisme. Padahal Jokowi sebelumnya juga kerap menyuarakan bantahannya soal kabar tersebut.
Pesan Jokowi kepada TNI itu dianggap tak tepat lagi. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Feri Kusuma mengatakan pernyataan Jokowi itu malah akan menimbulkan masalah.
Feri mengatakan tak ada alasan lagi Jokowi mengungkit isu PKI dan komunisme saat ini. Menurut dia, sebagai partai PKI telah berakhir sejak puluhan tahun lalu. Ia tak mungkin muncul lagi. "Kementerian Hukum dan HAM pasti tidak akan mengizinkan pembentukan partai tersebut lantaran ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Indonesia," kata dia di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018.
Jika bicara ideologi, Feri mencatat tak ada bukti komunisme masih hidup. Dalam TAP MPR dituliskan larangan terhadap ideologi marxisme, komunisme, dan leninisme.
Baca juga: Komunisme dan PKI: Yang Telah Mati, yang Terus Dipolitisasi
Selain itu, Feri melihat ada sesat pikir dalam memandang PKI. Partai tersebut masih dicap bersalah atas gerakan 30 September atau G30S 1965 sehingga mereka ditumpas hingga ke akar-akarnya. Sementara sejumlah data justru menunjuk TNI Angkatan Darat sebagai dalang dalam peristiwa tersebut.
Menurut Feri, Jokowi seharusnya meluruskan anggapan terkait PKI terlebih dulu sebelum menyatakan ingin memberantas PKI dan komunisme. Dia menyarankan pemerintah mengungkap kebenaran terkait kasus 1965-1966. "Dalam hal apa PKI melakukan kejahatan, siapa korbannya," kata dia. Perdebatan mengenai PKI bisa diselesaikan dengan pengungkapan kebenaran tersebut.
