INFO NASIONAL - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menghadirkan program Kampung KB. Program ini merupakan salah satu inovasi strategis dengan menjadi model miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, serta ekonomi. Program ini berlangsung sinergis dengan melibatkan semua bidang lingkungan BKKBN, kementerian atau lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja, sesuai dengan kebutuhan serta kondisi wilayah.
Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 14 Januari 2016 hingga akhir Agustus 2018, sudah ada 8.112 Kampung KB di seluruh Indonesia. “Kampung KB adalah episentrum karena menjadi minatur kegiatan sinergis dengan berbagai elemen masyarakat. Tolok ukurnya jelas karena masyarakat bisa melihat langsung berhasil atau tidaknya,” ujar Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal pada Pertemuan Koordinasi Program Penguatan Kampung KB, di Hotel Harper, Jakarta Timur.
Baca Juga:
Menurut Nofrijal, jumlah Kampung KB diproyeksikan semakin meningkat dengan gagasan kerja sama yang semakin diperluas. “Kami memiliki data kependudukan dan keluarga sehingga dapat bermanfaat dalam kerja sama tersebut,” ucapnya.
Intervensi sinergis antara BKKBN dan institusi lain secara berkelanjutan, diharapkan dapat mewujudkan tujuan dibentuknya Kampung KB, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Program KKBPK untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tujuan lain dari Kampung KB adalah memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik. Karena itu, intervensi kegiatan di Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan diperlukan juga data sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kegiatan (baseline data).
Di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia, BKKBN bersama salah satu mitra kerja yaitu Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), dengan pendekatan Advance Family Planning (AFP), secara aktif melakukan pendampingan pelaksanaan Program KKBPK. Upaya perluasan pendampingan ke berbagai daerah terus dilakukan, seperti di empat kabupaten, di tiga provinsi, yaitu Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Sarolangun (Provinsi Jambi), Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat). Pendampingan tersebut dilakukan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga desa atau kelurahan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan panduan pengelolaan Kampung KB, penguatan kapasitas, pengembangan rencana kerja dengan Kampung KB yang Spesifik, Measurable, Attainable, Relevan, Time-Bound (SMART) dan fasilitasi advokasi ke pemegang kebijakan daerah serta desa. “Kami melakukan advokasi langsung ke masyarakat untuk pelaksanaan Kampung KB ini,” kata Sugiri Sjarief, Ketua YYCP.
Baca Juga:
Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan angka total kelahiran (total fertility rate/TFR) Indonesia masih cukup tinggi yaitu 2,4. Angka tersebut masih di bawah target TFR 2,1 yang dicanangkan BKKBN pada 2015. Artinya, dengan melihat angka itu maka pertumbuhan penduduk masih mengalami peningkatan sehingga terjadi ledakan jumlah kelahiran. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan membuat Indonesia kesulitan memanfaatkan bonus demografis dan ibarat panggang jauh dari api, kesejahteraan masyarakat pun semakin sulit dicapai.
Program KKBPK menjadi penting untuk menangani bonus demografi, karena program ini juga berisi tentang ekonomi yang ujungnya adalah pada kesejahteraan rakyat. Kampung KB menjadi cara memadukan program dan kegiatan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa/kelurahan atau yang setara sehingga merasakan manfaat pembangunan. Kegiatan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja ini merupakan kegiatan strategis dan penting, karena dapat menghasilkan komitmen, perhatian, rencana kerja, dan penerapan kegiatan untuk masyarakat di Kampung KB. Dengan cara itu, keberadaan Kampung KB dapat memberi manfaat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. (*)
